Anggaran untuk PLIK/ MPLIK cuma terpakai 61 persen

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) mengklaim hanya 61 persen dari anggaran untuk Proyek Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Proyek Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Kepala BP3TI, Santoso Serad, mengatakan dana yang dialokasikan untuk sewa jasa internet untuk masyarakat selama empat tahun melalui PLIK sekitar Rp 1,4 triliun dan melalui MPLIK sebesar Rp 1,2 triliun.

"Berarti dana sewanya per tahun tinggal dibagi empat, hanya saja mulai hitung sewanya tergantung kapan mulai beroperasi. Kenyataan yang dibayar tidak lebih dari sekitar 61 persen," ujar Santoso yang akrab dipanggil pak haji itu.

Jadi, tambah Santoso, penyaluran dananya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kontrak. "Yang on dibayar dan yang nggak on nggak dibayar."

Proyek pengadaan akses internet di kecamatan itu mulai dibidik DPR karena diduga banyak penyimpangan di dalamnya.

Anggota Komisi 1 DPR, Tantowi Yahya, bahkan sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi proyek PLIK dan MPLIK dan menelusuri penyimpangan proyek triliunan rupiah tersebut.

Ketika dikonfirmasi mengenai tuduhan banyak pihak mengenai penyimpangan penyaluran anggaran proyek, Santoso mengaku tidak tahu yang dimaksud penyimpangan yang mana.

Namun dia mengakui terdapat kendala dalam penggelaran layanan internet di kecamatan seperti ketersediaan bandwidth, ketersediaan listrik, dan sumber daya manusia open source.

Akibatnya, tambah Santoso, penggelaran PLIK/MPLIK kurang oprimal. BP3TI mengaku tengah mencari cara bagaimana agar program tersebut bisa berjalan sesuai tujuan semula dan dapat dinikmati masyarakat secara optimal.