Wali Kota Malang Tersangka Suap Apbd

Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono divonis hukuman 3 tahun penjara. Dia dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana penyuapan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji membawa surat cuti ibadah haji saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait tersangka kasus suap pembahasan APBD Kota Malang Tahun 2015, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono (CWI).

Sekitar pukul 12.00, Sutiaji keluar dari ruang pemeriksaan, namun tidak banyak bicara kendati dicecar pertanyaan wartawan. Namun Sutiaji, mengaku memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Cipto Wiyono.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut secara berbeda pada 12 anggota DPRD Kota Malang, yang diduga terlibat dugaan korupsi menerima suap dari pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

"Dalam dakwaan tersebut, ke-10 terdakwa dinyatakan patut diduga menerima hadiah atau janji dengan tujuan agar memberikan persetujuan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang," ujar Arif Suhermanto.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas dakwaan 12 anggota DPRD Malang dalam kasus suap pembahasan APBD malang tahun anggaran 2015. Berkas tersebut telah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebelumnya, 22 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin 3 September 2018 terkait kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Sidang berlangsung sekitar sepuluh jam sejak dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 22.00 WIB. Panjangnya durasi pembacaaan tuntutan ini karena berkas yang dibacakan jaksa setebal 1.180 lembar.

Kesepuluh orang tersebut yakni Harun Prasojo, Ribut Harianto, Erni Farida, Teguh Puji Wahyono, Sony Yudiarto, Diana Yanti, Syamsul Fajrih, Sugiarto, Afdhal Fauza, dan Hadi Susanto. Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 23 September 2018 sampai 1 November 2018.

40 anggota DPRD PAW yang dilantik berasal dari 10 partai politik. Mereka akan menyelesaikan masa jabatan hingga 2019 dan langsung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, terutama membahas Perubahan APBD 2018 serta RAPBD 2019 untuk Kota Malang.

Berkas pengajuan pergantian antar waktu (PAW) DPRD Kota Malang telah dinyatakan lengkap. Saat ini, 40 berkas telah dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim, Soekarwo.

" Presiden berkali-kali kalau ketemu bupati, ketemu walikota selalu begitu, mengingatkan, jangan sekali-sekali makan uang negara, jangan sekali-sekali makan uang rakyat. Kalau ini sudah ke KPK," kata Johan.

"KPU menyerahkan calon pengganti sesuai dengan perolehan suara Pileg terdahulu," sambungnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan tiga diskresi menyikapi lumpuhnya DPRD Malang setelah 41 anggotanya menjadi tersangka kasus suap APBD-P 2015. Diskresi dikeluarkan agar kerja dan roda pemerintahan kota Malang tidak terganggu.

Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota malang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Yang lebih memprihatinkan jumlah ini mengalahkan kasus suap APBD Pemprov Sumut yang menjerat 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta pengurus DPC Partai Golkar Kota Malang segera mengganti anggota dewan yang tersandung kasus rasuah tersebut.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan diskresi agar roda pemerintahan di Kota Malang tetap berjalan meskipun DPRD lumpuh. Sebab, saat ini yang tersisa hanya empat anggota DPRD.

Sementara PKB, juga telah mengajukan 4 orang dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka di gelombang pertama oleh KPK. Berkas empat orang tersebut juga telah diserahkan ke Sekretaris Dewan.

Menurut Agus, dengan melakukan PAW maka aktivitas pemerintahan di DPRD Malang dapat langsung kembali normal. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sendiri juga telah mengeluarkan diskresi dalam menyikapi masalah tersebut.

Dalam kasus suap APBD-P 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Jumlah ini mengalahkan kasus suap APBD Pemprov Sumut yang menjerat 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka.