Wali Kota Malang Tersangka Suap Apbd

Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono divonis hukuman 3 tahun penjara. Dia dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana penyuapan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

KPK Periksa Mantan Sekda Kota Malang Terkait Suap APBD. Cipto Wiyono diperiksa KPK sebagai tersangka terkait kasus suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun anggaran 2015.

Wali Kota Malang Sutiaji membawa surat cuti ibadah haji saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait tersangka kasus suap pembahasan APBD Kota Malang Tahun 2015, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono (CWI).

Sekitar pukul 12.00, Sutiaji keluar dari ruang pemeriksaan, namun tidak banyak bicara kendati dicecar pertanyaan wartawan. Namun Sutiaji, mengaku memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Cipto Wiyono.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut secara berbeda pada 12 anggota DPRD Kota Malang, yang diduga terlibat dugaan korupsi menerima suap dari pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

"Dalam dakwaan tersebut, ke-10 terdakwa dinyatakan patut diduga menerima hadiah atau janji dengan tujuan agar memberikan persetujuan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang," ujar Arif Suhermanto.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas dakwaan 12 anggota DPRD Malang dalam kasus suap pembahasan APBD malang tahun anggaran 2015. Berkas tersebut telah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebelumnya, 22 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin 3 September 2018 terkait kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Ekspresi Indra Tjahyono saat kembali diperiksa KPK. Indra Tjahyono kembali diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Sidang berlangsung sekitar sepuluh jam sejak dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 22.00 WIB. Panjangnya durasi pembacaaan tuntutan ini karena berkas yang dibacakan jaksa setebal 1.180 lembar.

KPK periksa anggota DPRD Malang Indra Tjahyono. Indra Tjahyono diperiksa terkait dugaan menerima suap dalam pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

KPK periksa dua anggota DPRD Kota Malang. Sugianto dan Een Ambarsari akan diperiksa terkait dugaan menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Kesepuluh orang tersebut yakni Harun Prasojo, Ribut Harianto, Erni Farida, Teguh Puji Wahyono, Sony Yudiarto, Diana Yanti, Syamsul Fajrih, Sugiarto, Afdhal Fauza, dan Hadi Susanto. Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 23 September 2018 sampai 1 November 2018.

Diperiksa KPK, anggota DPRD Kota Malang ini tutupi wajah pakai masker. Harun Prasojo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan menerima suap dalam pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.

40 anggota DPRD PAW yang dilantik berasal dari 10 partai politik. Mereka akan menyelesaikan masa jabatan hingga 2019 dan langsung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, terutama membahas Perubahan APBD 2018 serta RAPBD 2019 untuk Kota Malang.

Berkas pengajuan pergantian antar waktu (PAW) DPRD Kota Malang telah dinyatakan lengkap. Saat ini, 40 berkas telah dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim, Soekarwo.

KPK periksa 3 tersangka anggota DPRD yang terlibat suap APBD. Tersangka Asia Iriani dan Een Ambarsari diperiksa untuk kasus dugaan menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, sedangkan Musdalifah diperiksa terkait suap menyetujui Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012.

" Presiden berkali-kali kalau ketemu bupati, ketemu walikota selalu begitu, mengingatkan, jangan sekali-sekali makan uang negara, jangan sekali-sekali makan uang rakyat. Kalau ini sudah ke KPK," kata Johan.

"KPU menyerahkan calon pengganti sesuai dengan perolehan suara Pileg terdahulu," sambungnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan tiga diskresi menyikapi lumpuhnya DPRD Malang setelah 41 anggotanya menjadi tersangka kasus suap APBD-P 2015. Diskresi dikeluarkan agar kerja dan roda pemerintahan kota Malang tidak terganggu.