Wajib Halal 2026

Kadin menyambut penundaan wajib halal agar UMKM fokus produktif. Pemerintah memperpanjang penahapan hingga 2028. Anindya Bakrie beri catatan.

BPJPH tegaskan kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku mulai 18 Oktober 2026 tanpa penundaan.

BPJPH menerbitkan Peraturan 2/2026 soal sanksi wajib halal. Tak pasang Label Halal termasuk pelanggaran. Sanksi bertahap dengan ruang pembinaan.

Ratusan pelaku usaha di Jepara menerima pendampingan akselerasi sertifikasi halal, langkah strategis Pemkab Jepara dan BPJPH untuk memenuhi kebijakan wajib halal 2026 dan memperkuat ekonomi daerah.

BPJPH Jawa Timur aktif mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Madiun untuk segera mengurus sertifikat halal, guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung target Wajib Halal Oktober 2026.

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.