Usaha Mikro

Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel mencatat Penyaluran KUR di Sulsel menembus Rp7,78 triliun hingga Mei 2026, menjadi instrumen vital pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan ekonomi.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyoroti Pertumbuhan UMKM Bantul yang signifikan, menjadikannya salah satu pilar ekonomi kreatif di DIY. Simak bagaimana UMKM Bantul berkontribusi pada daerah dan dampak positifnya.

Pelaku usaha di Jambi diimbau segera memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis melalui skema Self Declare yang akan berakhir Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meningkatkan daya saing produk Anda!

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kota Batam mencatat penyaluran Dana Bergulir Usaha Mikro Batam telah mencapai Rp1,335 miliar hingga Juni 2026, membantu 12 pelaku usaha mikro dan mendorong ekonomi lokal.

Melalui program Mekaarpreneur, Yanti mendapatkan pelatihan gratis tentang promosi, branding, packaging, hingga pemasaran digital.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rejang Lebong telah menerbitkan 3.754 izin usaha Rejang Lebong sejak awal 2024, menandakan geliat ekonomi masyarakat yang signifikan.

Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kudus diharapkan Bupati Sam'ani Intakoris mampu memperkuat ekonomi desa, membuka akses permodalan, dan memasarkan produk lokal demi kesejahteraan warga.

Wali Kota Banjarmasin meluncurkan Program Umara, inisiatif pinjaman modal tanpa bunga yang menjadi stimulus nyata bagi UMKM. Simak bagaimana Program Umara ini memajukan usaha mikro di tengah tantangan ekonomi.

Bazar UMKM Batam sukses mencatat transaksi hingga Rp640 juta dalam sepekan selama MTQH, menunjukkan potensi besar pelaku usaha mikro dan dorongan ekonomi lokal.

Pemerintah Kota Jayapura dan KPA setempat menyerahkan bantuan paket usaha kepada ODHIV sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi ODHIV serta menekan angka kasus HIV di Jayapura.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengapresiasi komitmen DKI Jakarta dalam melindungi UMKM di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, terutama melalui regulasi Perda KTR.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendorong Pedagang Bakso Naik Kelas dengan berbagai program pendampingan. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi mikro di wilayah tersebut.

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro memperketat pengawasan LPG bersubsidi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, mencegah kelangkaan, dan menghindari penyalahgunaan di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyalurkan Bantuan Usaha Perempuan kepada kepala rumah tangga kurang mampu di tahun 2026, bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat usaha mikro.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyalurkan Bantuan UMKM kepada 100 pelaku usaha yang terdampak bencana hidrometeorologi, sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menambah 3,6 juta tabung LPG Subsidi Jawa Timur untuk Maret 2026, antisipasi lonjakan kebutuhan dan pastikan distribusi tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengambil langkah tegas melarang pelaku industri menggunakan LPG subsidi 3 kilogram, bahkan mengancam pencabutan izin usaha bagi yang melanggar aturan Larangan LPG Subsidi Industri Situbondo ini.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam gencar melakukan pengecekan NIB UMKM Batam baru di Bazar Ramadhan 1447 H, memastikan legalitas usaha dan mendorong pelaku UMKM naik kelas.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengoptimalkan peran PLUT Natuna dengan lima konsultan ahli untuk membantu Koperasi dan UMKM (KUMKM) agar naik kelas dan memiliki daya saing global.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai Baznas Microfinance Desa (BMD) sebagai solusi nyata akses modal usaha mikro, membantu pelaku usaha kecil berkembang tanpa bunga. Simak bagaimana program ini bekerja dan dampaknya bagi masyarakat.