Ujian Nasional Dihapus

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menegaskan kembali bahwa Asesmen Nasional (AN) tidak menimbulkan konsekuensi apa pun bagi individu siswa, guru, maupun kepala sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan menyelenggarakan ujian sekolah (US) sebagai salah satu syarat kelulusan siswa SMA/SMK sederajat. Nantinya, US akan digelar secara daring pada akhir Maret-April nanti.

Kepastian peniadaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan sebelumnya telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim, melalui Surat Edaran Mendikbud No. 1 tahun 2021

Kelulusan ditentukan oleh rapor serta perilaku baik dan ujian sekolah yang diubah konsepnya.

Rasa sedih dan kecewa begitu dirasakan para pelajar. Bukan hanya tentang ada atau tidak digelarnya UN. Banyak di antara mereka harus menahan rindu bertemu teman-teman

Penghapusan Ujian Nasional (UN) sejatinya baru akan dimulai tahun 2021. Namun, pandemi corona membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya memutuskan UN tahun ini ditiadakan.

Nadiem tidak ingin membahayakan peserta ujian nasional dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya

"Dana dari UN tentunya masih ada sisa yang tidak digunakan. Itu bisa kita gunakan untuk membantu penanganan bencana COVID-19 atau mendukung pembelajaran daring,"

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan, di tengah wabah Covid-19 ini untuk mengambil keputusan terhadap 8,3 juta siswa yang saat ini akan melakukan Ujian Nasional. Terdapat tiga opsi yang akan diputuskan yaitu UN akan segera dilaksanakan, ditunda, dan tidak dilakukan sama sekali.

"Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April. Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19,"

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Menurut dia, JK menginginkan anak-anak bekerja keras dalam belajar. JK berangkat dari asumsi bahwa tanpa UN anak-anak akan leha-leha dalam belajar.

Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, seharusnya Ujian Nasional atau UN sudah dihapuskan 10 tahun lalu. Namun karena ada campur tangan Wapres Jusuf Kalla, kebijakan itu urung dieksekusi.

Sophia Latjuba turut berkomentar mengenai polemik kebijakan penghapusan Ujian Nasional.

Haedar mengatakan, siapa pun menterinya keputusan itu harus ditelaah lebih dalam. Apalagi, pendidik merupakan modal dasar dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

Kepala Biro dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana mengatakan, dengan penghapusan Ujian Nasional, anggaran jauh lebih efisien.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Muhammad Iqbal mengungkapkan sikap pemerintah yang tidak konsisten terkait UN. Pemerintah, kata dia, membuat UN, tapi tidak benar-benar mengakui hasilnya.

Ketua PB PGRI Didi Suprijadi mengatakan selama ini UN sudah berubah-ubah nama. Tapi lupa peran akan guru.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana (UMB), Muhammad Iqbal mengatakan sikap yang menilai kecerdasan anak hanya dari nilai dan keberhasilan dalam UN. Padahal ujian semacam UN, hanya menilai sejauh mana anak itu menangkap kurikulum.

Kepala Biro dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan kajian yang dilakukan pihaknya sudah bagus dan baik. Sehingga nanti akan dipaparkan.