TKD

546 daerah mendapat tambahan TKD Rp 18,9 T. Mendagri membeberkan nasib gaji PPPK serta skema DBH dan top-up DAU. Simak penjelasannya.

Dana tersebut dialokasikan guna mempercepat rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan publik, serta membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Anggaran Dana Desa (ADD) di Bangka Tengah pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dari Rp50 miliar menjadi Rp40 miliar, berdampak langsung pada kemampuan desa untuk membiayai program prioritas.

Outlook APEKSI 2025 perkuat sinergi antarkota se-Indonesia, berbagi strategi inovatif hadapi tantangan efisiensi anggaran dan potensi pengurangan TKD 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyuarakan protes keras ke DPR RI terkait rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 yang mengancam pembangunan, menegaskan protes pemotongan TKD Kaltim ini bisa melumpuhkan ekonomi daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut menandakan adanya persoalan serius dalam pengelolaan anggaran pendidikan di daerah.

Pemkot Serang melakukan penyisiran ulang program prioritas 2026 setelah menghadapi Pemotongan TKD Serang sebesar Rp195 miliar. Apa dampaknya bagi pembangunan Kota Serang?

"Beberapa hari yang lalu kepala daerah juga sudah bertemu Menkeu," kata Mensesneg

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah daerah bersabar atas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2026. Apa alasan di balik kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi daerah?

Menteri Sekretariat Negara ungkap alasan di balik Pemotongan Anggaran Transfer Daerah yang jadi sorotan. Apakah ini akan menghambat program unggulan daerah?

Politisi Partai NasDem ini menilai, pengurangan TKD membuat daerah kesulitan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tegaskan pengurangan TKD dari pusat tak akan hambat pembangunan pertanian. Lantas, bagaimana strategi daerah menghadapi keterbatasan ini?

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengungkapkan daerahnya terkena penyesuaian dana transfer Rp1,1 triliun pada 2026. Apa dampaknya dan bagaimana respons pemerintah pusat terhadap Penyesuaian Dana Transfer Sumut ini?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran demi optimalisasi TKD yang mencapai Rp1.300 triliun, akankah tantangan ini berhasil diwujudkan?

Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) bertemu Menkeu, mengeluhkan dampak pengurangan TKD yang signifikan terhadap kemampuan daerah, termasuk pembayaran TPP dan operasional.

Wamendagri Bima Arya tegaskan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) 2026 akan tetap perhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemda. Apa saja pertimbangannya?

Pemerintah dan DPR sepakat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Keputusan ini diharapkan mampu menstabilkan pelayanan publik dan mengatasi tantangan fiskal daerah.

Anggaran alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada APBD tahun 2026 akan mengalami pemangkasan.

Partai Golkar akan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk memastikan seluruh anggota DPRD memahami arah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta kebijakan fiskal daerah.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan program Insentif RT 50 Juta tetap berjalan meski ada pengurangan TKD. Bagaimana strategi Pemkot Malang agar program prioritas ini tetap terealisasi?