Sulaeman mengaku tidak mengetahui total uang yang diserahkan oleh pihak Pemkab Bekasi uang diberikan dari Neneng Rahmi dan Henry Lincoln. Ia menyatakan bahwa total uang itu sekitar Rp 3 miliar.

Persidangan dilakukan dalam dua sesi. Pertama, jaksa akan mendengar kesaksian anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP Waras Wasisto; anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP Sulaeman, Asisten Billy Sindoro, Gentar Rahma Pradana dan ASN Pemkab Bekasi, Polmentra.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) untuk izin proyek Meikarta. Selain itu, ada pula dokumen rencana anggaran untuk pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (4/2). Sejumlah saksi dihadirkan untuk terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi dan Fitradjaja.

Yani Firman yang juga menjabat staf sekretariat Pokja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar mengakui menerima uang tersebut dari Fitradjaja yang merupakan konsultan proyek Meikarta pada Januari 2018 di Kota Bandung.

Sidang dugaan suap Izin Meikarta kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (28/1). Sekda Jabar, Iwa Karniwa yang hadir sebagai saksi ditanya terkait dugaan penerimaan uang Rp 1 miliar terkait rekomendasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari proyek yang dibangun di Kabupaten Bekasi itu.

Saat ditanya jaksa dari KPK, I Wayan Riana, Sahat mengakui pernah diminta pihak pengembang Meikarta untuk mengeluarkan rekomendasi pemasangan alat instalasi kebakaran. Ia pun menyuruh Kabidnya, Asep Buchori untuk meminta pengembang Meikarta membuat surat permohonan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap izin proyek Meikarta. Tjahjo akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dijadwalkan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap izin pembangunan Meikarta. Tjahjo akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY).

Diperiksa KPK, Eks Wabup Bekasi Dicecar Izin Meikarta. Rohim sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Rohim menyebut, saat Meikarta hendak dibangun di kawasan Cikarang, saat itu dirinya sudah tidak menjabat Wakil Bupati Bekasi.

Pengembang Suap Rp 1 Miliar ke Pemkab Bekasi untuk IMB Meikarta. Dewi mendapat laporan akan adanya pemberian uang tersebut sekitar bulan Juni 2018. Dua bulan kemudian, Kabid Perizinan, Sukmawati melaporkan telah menerima uang Rp 1 miliar.

Febri mengatakan, penyidik KPK akan terus mendalami proses dan pembiayaan perjalan ke Thailand dengan rekomendasi panitia khusus Rencana Detil Tata Ruang (Pansus RDTR) terhadap perizinan Meikarta.

Disebut di Sidang Meikarta, Politisi PDIP Waras Klaim Tak Tahu Soal Rp 1 M. Ia menjelaskan bahwa dirinya diminta rekannya sesama kader PDIP yang juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman untuk difasilitasi pertemuan antar Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa.

Selain Taih, KPK juga turut memanggil dua staf setwan DPRD Bekasi, yakni Sartika Komala Sari dan Endang Setiani. Keduanya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Neneng Hasanah Yasin.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang berlibur ke Thailand menggunakan uang suap kasus perizinan proyek Meikarta mulai mengembalikan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus Meikarta, Politisi PDIP 'Palak' Pemkab Bekasi untuk Sekda Jabar. Akhirnya, Sulaiman, Waras Wasisto, Henry Lincoln dan Iwa melakukan pertemuan di rest Area KM 72 Tol Purbaleunyi. Neneng Rahmi pun hadir, namun tidak mengikuti pertemuan tersebut.

Sekretaris Jawa Barat, Iwa Karniwa menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus suap proyek Meikarta. Dia mengaku siap dipanggil di persidangan sebagai saksi atau dikonfrontir dengan pihak terkait dalam kasus tersebut.

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya bertanya soal pengurusan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Meikarta kepada Pemprov Jabar. Neneng ditanya soal adanya uang yang masuk untuk pejabat Pemprov Jabar.