Kasus Meikarta, Politisi PDIP 'Palak' Pemkab Bekasi untuk Sekda Jabar

Merdeka.com - Uang suap perizinan Proyek Meikarta yang disebut masuk ke pihak Pemprov Jabar tidak terlepas dari peran anggota DPRD Fraksi PDIP, Waras Wasisto. Ia meminta kepada pihak Pemkab Bekasi untuk menyediakan uang tersebut dengan membawa nama Sekda Jabar, Iwa Karniwa.

Hal itu diungkapkan oleh Henry Lincoln dalam sidang lanjutan kasus suap Meikarta yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (21/1).

Henry saat itu menjabat sebagai Sekdis PUPR Pemkab Bekasi (sekarang menjabat Sekdisparbud Pora). Dalam sidang, ia hadir sebagai untuk terdakwa dari pengembang Meikarta Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen.

Ia menjelaskan bahwa perannya itu membantu rekannya di Pemkab Bekasi, yakni Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi dalam pengurusan izin Meikarta. Alasannya, proses RDTR tidak kunjung ada progres. Sementara Neneg Rahmi diminta Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin untuk segera merampungkan RDTR tersebut.

Henry Lincoln yang mempunyai jaringan ke pihak Pemprov Jabar melalui Sulaiman (Anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP) dan Waras Wasisto (Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP).

Akhirnya, Sulaiman, Waras Wasisto, Henry Lincoln dan Iwa melakukan pertemuan di rest Area KM 72 Tol Purbaleunyi. Neneng Rahmi pun hadir, namun tidak mengikuti pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Henry menyebut tidak ada pembahasan mengenai permintaan uang Rp 1 miliar untuk percepatan proses RDTR. Namun, Waras menyampaikan kepada Lincoln bahwa Iwa sedang mengikuti proses sebagai bakal calon Gubernur melalui PDIP.

"Pak Waras menyampaikan beliau (Iwa Karniwa) ikut dalam bakal calon gubernur Jabar. Setelah pertemuan, Pak Waras minta (uang Rp 1 miliar)," katanya.

Setelah pertemuan itu, Lincoln dua kali bertemu dengan Iwa Karniwa di ruang kerjanya. Namun di dua pertemuan itu, Iwa tidak menanyakan uang yang diminta oleh Waras Wasisto.

"Pertemuan kedua di ruang kerja beliau (Iwa Karniwa). Kalau tanggal dan waktu saya lupa, mungkin ada seminggu dua minggu setelah pertemuan di km 72, mungkin sekitar Juli," terangnya.

Jaksa KPK dalam sidang menanyakan apa yang dibahas dalam peryemuan kedua dan ketiga. Henry menjawab bahwa Iwa meminta penjelasan tentang penyampaian draft Raperda RDTR yang substansinya akan dibahas di BKPRD.

"Pertemuan ketiga di Januari 2018 di dilakukan di ruang kerja Iwa. Karena sampai dengan Januari persetujuannya belum turun juga, jadi kami dengan Ibu Neneng menanyakan sejauh mana bantuan yang sudah diberikan oleh Pak Sekda provinsi terhadap persetujuan," ucapnya.

Sedangkan uang Rp 1 miliar yang dibahas pada pertemuan pertama diberikan melalui Sulaiman sebesar Rp 900 juta melalui Sulaiman pada Desember 2017. Dari Sulaiman, uang diberikan kepada Waras Wasisto.

"Waktu itu sedang kebetulan kami ada basecamp di dekat Bahana (di Bekasi). Uang diserahkan oleh bu Neneng dan kemudian saya minta staf saya untuk menyerahkan ke Sulaiman di grand wisata, di Bekasi," pungkasnya.