SNI

Menteri Perindustrian RI menegaskan pentingnya penguatan Industri Baja Nasional melalui kemitraan strategis dengan IISIA untuk menghadapi tantangan global dan optimalkan peluang demi kemandirian ekonomi.

Penerapan standar ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu keamanan pangan, termasuk kasus cemaran pada produk makanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali mendorong sinergi dengan asosiasi untuk memperkuat Kepatuhan Regulasi Industri Air Kemasan, memastikan keamanan produk dan iklim usaha yang kompetitif.

Polemik tentang sumber air kemasan belakangan ini dinilai merugikan masyarakat dan industri. Anggota DPR dan Aspadin menjelaskan bahwa pengambilan air industri diawasi ketat dan berbeda dari air rumahan.

Tiga asosiasi pengusaha besar di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi MUI untuk jaminan halal MBG, sekaligus siap penuhi kebutuhan program dengan kapasitas produksi dalam negeri yang melimpah.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengganti seluruh ompreng MBG jika terbukti mengandung minyak babi, memicu pertanyaan besar tentang pengadaan produk impor ini.

Impor kondom murah dari China meningkat, memicu kekhawatiran akan kualitas dan keamanan produk yang beredar di Indonesia; apakah sudah sesuai standar BPOM?

Peningkatan daya saing produk lokal melalui SNI perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, melihat besarnya potensi dan peluang UMKM menembus pasar nasional maupun global.

Produk UMKM bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) akan melindungi dari serbuan produk asing. Sehingga produk-produk tersebut bisa bersaing dengan produk dari luar negeri baik di pasar domestik atau pasar global.

Kementerian BUMN berencana ingin mengkolaborasikan etalase Digital Produk UMKM Ber-SNI yang diluncurkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan program PaDi UMKM yakni, pasar Digital pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) meluncurkan etalase Digital Produk UMKM Ber-SNI. Etalase ini merupakan platform digital yang disediakan BSN sebagai sarana pemasaran bagi produk UMKM ber-SNI sebagai bentuk dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Vice President CSR Pupuk Kaltim, Anggono Wijaya mengatakan, dorongan penggunaan SPPT SNI bagi UMKM binaan merupakan kesinambungan upaya melakukan pembinaan untuk peningkatan daya saing produk lokal, agar mampu menembus pasar nasional maupun global.

Dalam ajang tersebut, Pupuk Kaltim menampilkan beragam produk perusahaan, antara lain urea Daun Buah, NPK Pelangi, produk pupuk hayati seperti Ecofert, Biodex Biotara, Bio Salin, BioLK, dan produk-produk riset.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Standar Nasional Indonesia (SNI) diterima di pasar global. Dampaknya, pelaku industri dalam negeri dapat meningkatkan ekspor mereka.

Badan Standarisasi Nasional (BSN) menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8946:2021 Produk Tembakau yang dengan dipanaskan (rokok elektronik vape) oleh Badan Standardisasi Nasional. SNI tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Badan Standarisasi Nasional (BSN) menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8946:2021 Produk Tembakau yang dengan dipanaskan (rokok elektronik vape) oleh Badan Standardisasi Nasional. SNI ini dinilai sesat dan keliru oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

SNI ini dianggap tidak tepat bahkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan vape karena telah ber-SNI yang dikonotasikan aman. Produk tembakau, baik rokok konvensional maupun rokok jenis baru merupakan suatu komoditas yang legal terbatas namun tidak normal.

BPKN menekankan pentingnya standardisasi produk melalui penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi produk-produk yang berisiko pada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Adanya SNI bertujuan melindungi masyarakat selaku konsumen dari potensi kesalahan penggunaan produk dan kemungkinan lainnya.

Standarisasi produk melalui penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan hal yang wajib, khususnya bagi produk-produk yang berisiko pada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat, sebagai konsumen, dari potensi kesalahan penggunaan produk dan kemungkinan lainnya.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan memusnahkan 6.540 kotak kontak listrik, yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.