Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberhentian dengan hormat Amien Sunaryadi sebagai kepala SKK Migas, serta mengangkat Dwi Soetjipto sebagai kepala SKK Migas. Keputusan tersebut berlaku 30 November 2018.

Selaku Kepala SKK Migas yang baru menggantikan Amien Sunaryadi, Dwi Soetjipto dalam pidatonya mengungkapkan harapannya kepada seluruh jajaran SKK migas yang hadir di Gedung Pusat SKK Migas tersebut.

Amien melanjutkan, kelucuan berikutnya adalah terkait dengan kondisi sektor hulu migas Indonesia. Meski sudah 100 tahun menjadi produsen minyak, ternyata ‎data cadangan migas Indonesia baru digarap saat SKK Migas di bawah kepemimpinannya.

Menurut Amien, ‎sektor migas terus menjadi penyumbang defisit neraca berjalan karena produksi minyak dalam negeri terus menurun. Sedangkan, konsumsi BBM akan terus naik. Maka untuk memenuhi kebutuhan impor minyak terus dilakukan.

Amien menjelaskan SKK Migas telah melakukan terobosan dengan menjalin kerjasama dengan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA). Beberapa poin penting dalam nota tersebut adalah mekanisme penetapan harga wajar produksi dalam negeri serta adanya technical assistance dari IISIA kepada SKK Migas.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi meyakini pemanfaatan produksi gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) bisa mengembangkan suatu lahan bisnis yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru hingga penurunan harga sembako.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher mengatakan, penerimaan negara dari sektor hulu migas hingga Kuartal III-2018 mencapai USD 11,76 miliar, sekitar 99 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar USD 11,90 miliar.

"Pengembangan kompetensi SDM menjadi kunci untuk mendorong inovasi teknologi, menemukan metode baru yang lebih mutakhir, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang lebih efektif dan efisien."

Kementerian ESDM menyatakan, per Agustus 2018, telah menerima komitmen kerja pasti pengelolaan blok atau WK migas dari pihak kontraktor sebesar USD 1,1 miliar atau setara Rp 15,8 triliun (Rp 14.435/USD). Diproyeksi penerimaan negara lewat komitmen kerja pasti itu bisa terus bertambah mencapai USD 2 miliar akhir 2018.

Target ini tidak berlebihan, sebab pada semester I tahun ini, realisasi penerimaan negara yang berasal dari industri hulu migas sudah mencapai USD 8,5 miliar atau 71 persen dari target APBN 2018. Meskipun demikian, Sukandar mengakui, realisasi produksi minyak dan gas (lifting migas) masih berada di bawah target.

Banyak investor dari China, Eropa, dan Amerika Serikat (AS) sudah menyatakan berminat untuk berinvestasi migas di Papua. Namun, Amien belum menyebutkan nama perusahaan secara detail. Dia meyakinkan bahwa banyak data sudah menyebutkan bahwa kandungan migas di Papua besar, tergantung dari wilayah setempat.

SKK Migas mendukung keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang menyetujui PT Pertamina (Persero) melakukan pelepasan aset hulu migas. Keputusan ini tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang dan menjadi jalan terbaik.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, mengungkapkan alasan ketiga perusahaan tersebut mundur dari Blok Makassar Strait adalah ketidakekonomisan. Sebab, ketiga perusahaan tidak memiliki fasilitas pengelolaan. Blok Makassar Strait telah ditetapkan menjadi blok terminasi dan akan segera dilelang.

Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan, akan ada 5 proyek hulu migas yang beroperasi pada tahun ini. Dengan begitu akan meningkatkan produksi migas Indonesia‎.

Pendapatan sektor hulu migas ‎selama semester I-2018 mencapai USD 17,191 miliar atau Rp 247,36 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari produksi migas siap jual lifting selama‎ semester pertama 2018 mencapai 1,9 juta barel setara minyak per hari (BEOPD).

Produksi minyak dan gas (migas) siap jual lifting selama‎ semester I-2018 mencapai 1,9 juta barel setara minyak per hari (Barel Oil Equivalen per Day/BEOPD). Angka ini ‎baru 96 persen dari target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar 2 juta BOEPD.

Tujuh Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) telah ditandatangani,‎ dengan total volume gas yang disalurkan selama masa kontrak mencapai 65,41 trillion British Thermal Units (TBTU). Dari proses tersebut berpotensi menambah penerimaan negara sebesar sekitar USD 111,08 juta atau Rp 1,49 triliun.

"Dengan iklim investasi yang kompetitif dan potensi cadangan yang ada, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan investasi migas, lapangan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi bagi pemerintah."