Sekolah Swasta Gratis

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta soroti alokasi Anggaran Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp19,75 triliun pada 2026 sebagai instrumen vital menekan gini rasio dan memutus kemiskinan di ibu kota.

Sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.

Ada tambahan 63 sekolah mulai berlaku pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran lebih dari Rp253 miliar untuk program sekolah swasta gratis DKI Jakarta tahun ajaran 2026/2027. Simak detail lengkap persyaratan dan jumlah sekolah yang terlibat!

Dinas Pendidikan Kota Depok sedang mematangkan penyelarasan Program RSSG dengan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) berbasis online, yang siap dibuka pada Juni 2026 untuk 49 sekolah swasta gratis.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menekankan pentingnya menjaga mutu pembelajaran dalam program sekolah swasta gratis di Semarang, agar tidak hanya sebatas operasional namun juga berkualitas.

Ada 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB yang dipilih untuk mengikuti program ini.

Murid tingkat SMP dalam program Rintisan Sekolah Swasta Gratis belajar dalam kelas saat kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) di SMP Tarbiyah Isla

Indra Gunawan, salah satu orang tua siswa, mengaku sudah tiba 30 menit sebelum pendaftaran dibuka. Indra kaget keika mengetahui nomor antrean di atas 100.

Sejak pukul 06.00 WIB, mereka sudah memadati Kantor Balai Kota Depok, meski pendaftaran baru resmi dibuka pukul 08.00 WIB.

Pemerintah mengungkapkan alasan implementasi sekolah swasta gratis tidak mungkin dapat dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Berlatar belakang sebagai sarjana dari Universitas terkemuka di Malaysia, Rina tak tega hari menaikkan iuran sekolah miliknya.

Sebenarnya, kata dia, program tersebut sejalan dengan arah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin.

Sekolah swasta menjadi alternatif masyarakat Indonesia mendapatkan akses pendidikan.

Peran sekolah swasta patut diperhatikan pemerintah dalam pemerataan pendidikan.

Hetifah menilai harus ada mekanisme transparan untuk memastikan sekolah swasta mendapat subsidi yang memadai.

Kebijakan ini akan memberikan dampak nyata jika tepat sasaran.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo.

MK menilai frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam UU Sisdiknas menimbulkan multitafsir & praktik diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan dasar.