Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengecek cek status sertifikat tanah secara online. Pertama, melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau kedua, dengan mengakses situs resmi Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yakni, atrbpn.go.id.

Pemerintah menargetkan 126 juta bidang tanah dapat tersertifikasi pada 2025. Di antara target pemerintah itu adalah sertifikasi tanah wakaf milik NU dan Muhammadiyah.

Sebelum membuat surat perjanjian jual beli tanah, ada beberapa hal yang perlu dipastikan, seperti jenis dan kontur tanah. Langkah ini perlu dilakukan untuk menghindari kerugian atau penyesalan di kemudian hari.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, WR Pelitawan mengatakan, seluruh aset di Kabupaten Bogor ditargetkan tersertifikasi pada 2024.

DPR RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) sepakat menunda penerapan sertifikat tanah elektronik. Keputusan itu disahkan dalam rapat Komisi II bersama Kementerian ATR/BPN.

Kendati begitu, Kementerian ATR/BPN tetap terus mematangkan pengadaan sertifikat tanah elektronik. Itu diimplementasikan untuk layanan pengecekan status tanah yang seluruhnya kini bisa dilakukan secara virtual.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, penerapan sertifikat tanah elektronik pertama kali akan dijajal untuk aset tanah atau barang milik negara (BMN). Uji coba itu dilaksanakan untuk aset yang dikuasai negara lantaran masyarakat belum yakin dengan kehadiran sertifikat tanah elektronik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) akan mengutamakan jaminan keamanan dari sertifikat tanah elektronik yang sedang disiapkan, dan akan diimplementasikan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang mengatakan, pihaknya bakal memperbaiki kualitas produk agar tak mudah untuk para mafia tanah melakukan pemalsuan sertifikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menyebut bahwa kehadiran sertifikat elektronik salah satunya akan membantu kasus sengketa tanah. Pasalnya, BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat elektronik untuk tanah yang bermasalah.

Banyak warganet melayangkan protes terkait kebijakan yang baru rencana itu. Sebelum termakan banyak opini liar di luar sana terkait sertifikat tanah elektronik, yuk simak ulasannya

Staf khusus Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Teuku Taufiqulhadi mengatakan, penerapan sertifikat elektronik di tahun ini bertujuan untuk memberantas mafia tanah. Setidaknya, dengan penerapan sertifikat elektronik, kasus yang menimpa mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal tidak terjadi.

Sofyan Djalil, selaku pihak paling bertanggung jawab, memastikan keamanan sertifikat-el. Dia mengklaim bahwa sistem digital dimiliki pemerintah khususnya sertifikat-el memiliki keamanan yang baik.

Menurut Sofyan, tanah sengketa salah satunya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi. Namun, jika tidak juga ditemukan jalan keluar, maka terpaksa harus diselesaikan di meja hijau.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, mengatakan sertifikat tanah elektronik memiliki tingkat keamanan yang baik. Pemerintah memberikan perlindungan berlapis berdasarkan standar keamanan yang ada.

Rencana penerapan sertifikat tanah elektronik ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik.

Sofyan mengakui, salah satu masalah pertanahan yaitu kepemilikan sertifikat yang tumpang tindih atau saling klaim sejumlah orang. Hal ini merupakan dampak masa lalu dari sistem pertahanan yang belum baik, sehingga menimbulkan sertifikat tanah ganda.

Mulai tahun ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memulai penggunaan sertifikat tanah elektronik. Kementerian ATR/BPN kini tengah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. Pelaksanaannya diberlakukan bertahap.