RUU Pesantren

Ganjar menyampaikan, dalam amanat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 yang menjadi landasan Perda Jawa Tengah Tentang Pesantren mengharuskan setiap pemerintah daerah memfasilitasi pondok pesantren yang ada.

Dugaan pemotongan jatah pesantren itu sebelumnya ditemukan Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh seseorang yang mengaku dari partai politik dengan dalih disalurkan untuk pembangunan masjid.

Syafruddin melanjutkan, pesantren adalah tempat untuk membangun dan menyiapkan SDM unggulan umat Islam, santri adalah bibit unggul untuk pemimpin masa depan Indonesia.

Wakil Ketua Badan Legislasi yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi menjelaskan pentingnya UU Pesantren, yakni adanya perlakuan yang sama antara pendidikan umum dengan pendidikan pesantren.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pesantren. Undang-undang ini bisa menunjukkan terintegrasinya antara agama dan negara yang tidak menimbulkan masalah antara keislaman dengan kebangsaan.

Setelah resmi disahkan, beberapa santri yang hadir dalam rapat paripurna merasa bersyukur. Mereka pun melantunkan salawat setelah Fahri Hamzah mengetuk palu pengesahan RUU Pesantren.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pesantren menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (23/9).

"Fraksi PKS mengusulkan secara eksplisit agar semuanya terakomodir dalam RUU dan kewajiban negara untuk memberikan dukungan optimal baik dari sisi kebijakan, pembinaan, sarana prasarana, dan anggaran," kata Jazuli

Ketua Komisi VIII Ali Taher mengatakan DPR akan segera membahas surat dari PP Muhammadiyah terkait permintaan penundaan pengesahan RUU Pesantren. Surat itu akan dibahas pada Senin (23/9) bersama pimpinan DPR sebelum digelarnya rapat paripurna.

Busyro menjelaskan, setidaknya ada dua poin yang menjadi alasan belum layaknya RUU Pesantren disahkan jadi Undang-undang. Salah satunya karena RUU tersebut belum mengakomodir permintaan semua Ormas Islam.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah pelajaran pendidikan agama akan dihapuskan dengan adanya RUU Pesantren. RUU tersebut telah disepakati para anggota Panja di DPR RI dan tinggal dibawa ke paripurna untuk disahkan.

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Pesantren Dibawa ke Paripurna. Ada yang berbeda hasil final RUU Pesantren dari pembahasan sebelumnya. Terutama di bagian nomenklatur yang tadinya bernama RUU Pesantren dan Pendidikan Agama menjadi RUU Pesantren saja.

Menag Lukman Hakim Raker dengan Komisi VIII DPR Bahas RUU Pesantren. Rapat tersebut menyepakati RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diubah menjadi RUU Pesantren.

DPR Targetkan RUU Pesantren Kelar Sebelum Habis Masa Jabatan. Politikus Partai Golkar itu harap pemerintah dapat menyetujui permintaan DPR mengenai pemberian dana abadi pesantren.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Agama tidak akan merugikan para pesantren. Menurut dia, RUU itu justru memperjuangkan hak-hak pesantren.

Dalam audiensi itu beberapa ormas meminta agar RUU tersebut tidak mengintervensi ruang gerak pesantren. Pandangan itu disampaikan oleh perwakilan dari asosiasi pesantren PBNU Abdul Waidl.

Marwan menjelaskan maksud diundangnya Ormas terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini. Salah satunya untuk didengar apakah pasal-pasal tersebut sudah sesuai dengan keinginan rakyat.

Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan pesantren dari beberapa daerah di Indonesia terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Agama. Dalam rapat itu para perwakilan pesantren menyampaikan usulan dan harapannya soal RUU Pesantren.

DPR Targetkan Pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Selesai di Agustus. Ali optimis RUU tersebut bisa segera selesai. Namun, kata dia, pembahasan itu akan kembali lagi pada tingkat partisipasi anggota Panja.

Komisi VIII mendengarkan pandangan pemerintah terkait pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kemudian menyetujui Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan membentuk Panitia Kerja (Panja).