Rapor Menteri Jokowi

Tak banyak yang tahu bahwa ia memiliki seorang adik yang tak kalah membanggakan, yakni Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir.

Presiden terpilih sekaligus petahana, Joko Widodo, menyampaikan kebutuhannya akan sosok menteri berani di kabinet Jokowi periode II. Jokowi ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maju sekaligus tahan terhadap gejolak global. Kuncinya salah satunya investasi dan reformasi birokrasi.

Secara spesifik, Arsul mengatakan nama yang beredar adalah ketua umum PPP Suharso Monoarfa dan para perempuan Fraksi PPP di DPR, tanpa menyebut nama.

Publik menilai Susi paling berprestasi dengan perolehan suara 33 persen. Kemudian Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berada di nomor dua terbaik dengan perolehan suara 6,6 persen. Disusul Mensos Khofifah, Menpora Imam Nahrawi dan Menpan Amran.

Hasil evaluasi itu menjadi sensitif saat isu reshuffle semakin menguat.

"Ini bentuk kreativitas 'Profesor Yuddy', apa, menyampaikan kepada publik," ujar Paloh.

Kejaksaan Agung diminta lebih transparan.

Laporan akuntabilitas merupakan hasil penilaian dari kementerian bukan menteri.

Jokowi menegaskan penilaian kinerja jajaran menteri kabinet adalah hak Presiden.

Kewenangan evaluasi sebenarnya adalah hak Jokowi.

Menurutnya, penilaian kinerja Menteri Kabinet Kerja merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Jokowi meminta semua jajaran menterinya fokus bekerja.

Agus menegaskan ada kemungkinan Yuddy menempatkan sendiri posisi kementeriannya di posisi lima besar.

Yuddy berkilah penilaian ini adalah tugas yang diamanatkan dalam UU dan instruksi presiden.

"Ini kan sudah membuat rangking, semacam rapor, biar sajalah kewenangan yang diberikan oleh Pak Presiden," ujar Yasonna.

Menurut Pramono, Presiden Jokowi tidak memerintahkan Menteri Yuddy untuk mengumumkan penilaian kementerian ke publik.

Yuddy menyebut bila jauh-jauh hari sebelum pemerintahan Jokowi, penilaian terhadap kementerian ini sudah dilakukan.

PPP sayangkan evaluasi kerja kementerian diumumkan langsung oleh Yuddy, terlebih banggakan kinerja sendiri.

Nining menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan awal bagi Presiden Jokowi.

Kementerian Agama mendapat nilai 62,01 (B) atau berada di urutan 53 dari 77 kementerian/lembaga.