Pulau Indonesia Dijual

Penjualan Pulau Panjang di Sumbawa melalui situs online gegerkan publik. Pemerintah menyatakan penjualan Pulau Panjang ilegal.

Trenggono menegaskan bahwa pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkep diduga telah dijual Rp5 miliar kepada pengusaha China. Kabar tersebut viral di media sosial. Pemerintah Kabupaten Pangkep turun untuk mengecek kebenaran terkait informasi tersebut.

Pemerintah membatalkan perjanjian atau MoU antara Pemprov Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan PT Leadership Islands Indonesia (LII) untuk membangun wisata di Kepulauan Widi. Penyebabnya, isi MoU tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Tito, LII ingin mengembangkan kawasan Kepulauan Widi sebagai wisata berbasis ecotourism dengan berbagai fasilitas, seperti diving, snorkeling, dan lainnya. Menurutnya, hal itu akan mendorong sektor pariwisata. Tetapi, PT LII kekurangan modal untuk mengembangkan pulau tersebut.

Menteri Luhut memastikan informasi tersebut tidak benar.

Informasi Pulau Sumba dijual adalah hoaks. Pemprov NTT tak akan menjual pulau-pulau yang ada di wilayahnya

Sebelumnya, situs Private Island Online mengunggah iklan penjualan Pulau Sumba. Pulau Sumba dijual berdasarkan harga yang ditawar pembeli atau price upon request.

Salah satu pulau yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dikabarkan dijual secara online. Dalam situs penjualan tersebut, pulau itu bernama A-Frames Island.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur memastikan kabar sejumlah pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT) dijual adalah informasi palsu alias hoaks. Hal ini berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto, Selasa (9/2).

Kepala Biro Humas Setda Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu mengatakan, pemerintah tidak sedikit pun berniat menjual pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena pulau merupakan wilayah kedaulatan negara.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah memastikan Pulau Lantigiang yang berada di Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak akan diperjualbelikan. Pasalnya, pulau tersebut masuk dalam kawasan konservasi Balai Taman Nasional Takabonerate.

Menurut Temmangnganro, pihaknya sudah mendapat laporan dari tim bahwa tanah tersebut dijual oleh warga yang mengaku bahwa pulau tersebut milik kakek-neneknya.

Polisi tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan jual beli Pulau Lantigiang di Desa Jinato, Sulawesi Selatan. Pemeriksaan tersebut atas laporan pihak Balai Taman Nasional Taka Bonerate. Polisi saat ini memeriksa 7 orang saksi.

Menko Wiranto mengatakan, pembahasan mengenai penataan pulau terkecil dan terluar dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih aturan antara kepentingan daerah dan pusat. Hal ini juga dibutuhkan dalam rangka memberi izin untuk mendorong peningkatan investasi. selain untuk investasi, pengelolaan memiliki nilai strategis.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera menuntaskan penamaan pulau-pulau di Indonesia yang hingga kini belum memiliki nama. Tujuannya untuk mempertahankan keutuhan wilayah sekaligus NKRI sekaligus mencegah klaim negara lain atas pulau-pulau yang ada di kawasan perbatasan.

DPR: Pulau terluar tidak boleh dikelola pihak asing. Fahri Hamzah menyarankan agar pihak asing hanya diperbolehkan mengelola pulau-pulau terdalam bukan pulau terluar. Ini dikarenakan sulitnya mengawasi aktivitas asing di pulau terluar tersebut. Memberikan ruang bagi asing mengelola pulau terluar dinilai cukup beresiko.

DPR: Bagaimana mau berdaulat jika kelola pulau diserahkan ke asing. Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali rencana itu dengan merujuk pada regulasi yang ada. Kalau pun ada pelibatan negara lain seharusnya dilakukan secara bertahap. "Kita usahain kalau misalkan lokal nasional bisa kelola, kalau enggak minimal."

Koreksi Menko Luhut, Susi tegaskan isu asing bisa namai pulau hoax. Menurut Menteri Susi, pemerintah tidak akan membiarkan investor asing menamai pulau di Indonesia. Investor asing hanya boleh menamai bisnis atau resort sesuai keinginannya. Saat ini pemerintah hendak mendaftarkan pulau-pulau yang belum diberi nama.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan hal yang mengundang kontroversi. Luhut mempersilakan investor asing memberikan nama pada pulau yang ditempatinya di Indonesia, terutama pada Jepang.