Ptsl

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya Sertifikasi Lahan Tambak bagi petani yang menanam mangrove, sekaligus membantah isu hoaks tentang pengambilan lahan oleh pemerintah.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, sebuah langkah strategis untuk memperkuat reforma agraria dan kepastian hukum tanah bagi masyarakat.

Warga Cipinang Besar Selatan mempertanyakan rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan rumah di lahan TPU Kebon Nanas, klaim kepemilikan sah jadi sorotan utama.

Ombudsman Kepri menampung dominasi keluhan pertanahan di Bintan, termasuk masalah sertifikat dan program PTSL, yang mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi pelayanan publik.

BPN NTT gencar dorong penerapan sertifikat tanah elektronik untuk perlindungan hak masyarakat dan cegah sengketa. Temukan bagaimana inovasi ini menjamin kepastian hukum!