PTSL

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya Sertifikasi Lahan Tambak bagi petani yang menanam mangrove, sekaligus membantah isu hoaks tentang pengambilan lahan oleh pemerintah.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, sebuah langkah strategis untuk memperkuat reforma agraria dan kepastian hukum tanah bagi masyarakat.

Warga Cipinang Besar Selatan mempertanyakan rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan rumah di lahan TPU Kebon Nanas, klaim kepemilikan sah jadi sorotan utama.

Ombudsman Kepri menampung dominasi keluhan pertanahan di Bintan, termasuk masalah sertifikat dan program PTSL, yang mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi pelayanan publik.

BPN NTT gencar dorong penerapan sertifikat tanah elektronik untuk perlindungan hak masyarakat dan cegah sengketa. Temukan bagaimana inovasi ini menjamin kepastian hukum!

BPN Aceh Barat Daya menyerahkan 41 sertifikat PTSL dan mengimbau warga beralih ke **Sertifikat Tanah Elektronik** demi kepastian hukum serta menghindari masalah di masa depan. Simak selengkapnya!

Pemkab Serang meluncurkan program Zona Klinik Advokasi Hukum (Zakiah) untuk menyediakan layanan hukum gratis bagi warga kurang mampu, memastikan akses keadilan tanpa biaya.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tegaskan pentingnya dukungan Pemda dalam program Sertifikasi Tanah. Tanpa dokumen dari desa, sertifikat tak bisa terbit. Mengapa ini krusial?

Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis menjelaskan tentang kabar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis di media sosial.

Kementerian ATR/BPN merasa kurang yakin jika seluruh tanah dari program PTSL bisa tersertifikasi sepenuhnya.