pt pos

Pemerintah Kota Kupang dan PT Pos Indonesia berkolaborasi dalam layanan digital dan logistik untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas akses publik bagi masyarakat.

Kementerian Sosial mengumumkan bahwa Penyaluran BLTS Triwulan IV telah mencapai lebih dari 90 persen dari total 16,3 juta KPM, memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung ekonomi masyarakat.

Kementerian Sosial mengumumkan bahwa Penyaluran BLTS Triwulan IV telah mencapai lebih dari 90 persen dari total 16,3 juta KPM, memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung ekonomi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan program Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 tahap VII melalui PT Pos Indonesia. Masing-masing penerima program akan memperoleh uang tunai sebesar Rp 600.000.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kalau PT Pos Indonesia harus bangun dari tidurnya guna membidik potensi bisnis yang ada. Ini ada kaitannya dengan arah bisnis dari BUMN logistik ini. Menurutnya, transformasi BUMN, khususnya Pos Indonesia dimulai sejak 2 tahun lalu membuahkan hasil yang ciamik.

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dari tahap 1 hingga VII telah disalurkan kepada 10 juta pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan dan ketentuan tertera pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia. Masing-masing penerima BSU akan memperoleh uang tunai sebesar Rp 600.000.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, program Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 pada tahap VII telah disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nantinya masing-masing penerima BSU akan memperoleh uang tunai sebesar Rp 600.000.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia. Peluncuran BSU sendiri bertujuan untuk melindungi daya beli kaum buruh pasca kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu.

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap VII telah disalurkan melalui Pos Indonesia kepada 3,6 juta pekerja/buruh, yang memenuhi persyaratan dan ketentuan tertera pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, hingga tahap kelima, BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada 18,8 juta penerima manfaat. Dana BLT tersebut akan disalurkan pemerintah melalui kantor-kantor cabang di wilayahnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimis penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, akan berjalan tepat sasaran dan waktu.

Penyaluran BST dilakukan di tengah situasi PPKM Darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Menyadari keterbatasan mobilitas masyarakat, Pos Indonesia menyalurkan BST secara door to door (mendatangi langsung ke rumah) Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Cara ini juga untuk mencegah kerumunan saat pembagian BST.

Bantuan yang diberikan berupa 30 hunian sementara (huntara), senilai Rp90 juta; bantuan pembangunan dan renovasi masjid, senilai RP50 juta; dan pembayaran bantuan sosial tunai (BST) secara simbolis kepada lima orang keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebagai Chief Executif Officer, Faizal menetapkan tahun 2021 sebagai tahun 'turn around'. Pos Indonesia akan membalikkan arah menjadi yang terbaik, menjadi tahun kebangkitan untuk mencapai target RP 6,8 triliun.

Pertumbuhan ekonomi daerah Belitung menjadi minus 2 koma 31 persen pada 2020 lalu. Masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 ini sebagian besar belum mempunyai pekerjaan lagi.

Proses penyelidikan ini, menurutnya adalah tindak lanjut dari dugaan penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh manajemen lama PT Posfin periode 2018 sampai Mei 2020. Untuk itu, manajemen baru PT Posfin sepenuhnya akan kooperatif dan mengikuti proses hukum sebagai mana mestinya.

Kasus korupsi itu, kata dia, diduga terjadi dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2020. Menurutnya diduga ada tindakan penyimpangan keuangan secara tidak sah pada perusahaan teknologi finansial itu.