Proyek Satelit Kemenhan

Ketiga tersangka adalah Laksamana Muda Purnawirawan Agus Purwoto (AP), selaku Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan periode Desember 2013-Agustus 2016, Soerya Cipta Witoelar (SCW) selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kesuma (DNK) dan Arifin Wiguna (AW) selaku Komisaris Utama PT Dini Nusa Kesuma.

Pemeriksaan terhadap L dilakukan terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan 2021.

Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp 500 miliar lebih terkait dugaan perkara proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Proyek satelit Kemhan tersebut merugikan negara hingga Rp500 miliar.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp500 miliar lebih terkait dugaan perkara proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Leonard merinci identitas tiga orang tersebut. Pertama berinisial AW selaku Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK). Kedua adalah SCW selaku Konsultan Teknologi/Mantan Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma Tahun 2016-Tahun 2020. Ketiga adalah TAVDH (swasta) Warga Negara Amerika.

Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp500 miliar akibat dugaan korupsi proyek Pengadaan satelit komunikasi pertahanan.

Kejaksaan Agung mencium aroma kejanggalan dalam putusan Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber of Commerce terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kemhan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ajukan gugatan atas putusan perdata Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber of Commerce terkait pengadaan proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi kakap. Teranyar, Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi satelit Kemhan tahun anggaran 2015.

Burhanuddin menjelaskan, penyidikan dengan skema koneksitas dipilih karena dalam kasus ini penyidik meyakini dugaan turut terlibatnya pihak sipil serta TNI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memeriksa Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014–2019, Rudiantara sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga purnawirawan TNI terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015. Mereka diperiksa dengan kapasitas saksi dalam perkara tersebut.

Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp500 miliar lebih terkait dugaan korupsi proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp500 miliar lebih terkait dugaan perkara proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Kejaksaan Agung telah memeriksa seorang tim ahli Kementerian Pertahanan (Kemhan) berinisial KH. Ia diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan satelit komunikasi pertahanan (satkomhan).

Leonard menyatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

Ia menjelaskan, total segitu diperuntukkan untuk membayar biaya sewa Avanti sebesar Rp 491 miliar, kemudian untuk biaya konsultan sebesar Rp 18,5 miliar. Selanjutnya untuk biaya Arbitrase Navajo senilai Rp 4,7 miliar.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah mengatakan, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp500 miliar akibat dugaan korupsi proyek Satkomhan