Petral

Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka kasus korupsi Petral memicu desakan agar pemerintah segera pulangkan Riza Chalid ke Indonesia. Perannya yang besar dalam dugaan korupsi pengadaan minyak mentah disorot.

Menurut Anang, penyidik turut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah terdakwa di kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah tersebut.

Setelah melakukan koordinasi, kedua lembaga sepakat untuk menyerahkan penanganan perkara berdasarkan kesamaan konstruksi kasus yang ada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang tiga mobil mewah hasil rampasan dari terpidana kasus korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Services Pte Ltd (Petral) Bambang Irianto.

Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral), Bambang Irianto (BTO) telah ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte Ltd.

Kasus membelit BTO diduga berlangsung saat yang bersangkutan menjabat sebagai Managing Director Pertamina Energy Service (PES) Pte. Ltd periode 2009-2013. BTO diduga menerima suap USD 2,9 juta dari pihak Kernel Oil.

Mantan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku terkejut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menindaklanjuti kasus mafia migas yang terjadi di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Meski begitu, dia menyambut baik hal tersebut.

KPK menetapkan Managing Director Pertamina Energy Service (PES) 2009-2013 yang juga mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading (Petral) Bambang Irianto sebagai tersangka suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang.

Bambang diduga menerima suap USD 2,9 juta dalam rentang waktu 2010-2013. Penerimaan uang diterima Bambang melalui rekening perusahaan Siam Group Holding karena mengatur perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina (Persero).

"Efisiensinya sebesar USD 208,1 juta di tahun lalu," kata Dwi.

Agus juga berharap antara KPK dan Pertamina bisa berkoordinasi.

ISC Pertamina punya lima fokus dalam pengadaan minyak dalam negeri.

KPK menilai perhitungan yang dilakukannya tidak melanggar hukum.

Pada audit sebelumnya, BPK mengklaim tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara.

Hal ini berdasarkan audit forensik yang dilakukan Kordha Mentha dalam pengadaan minyak sepanjang 2012-2014.

"Orang-orang Pertamina yang terlibat saat ini dibebastugaskan dulu."

KPK sedang menelaah laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor Australia, Kordamentha.

"Saya tidak begitu yakin (ISC lebih baik dari Petral), orang-orangnya masih sama saja," tuturnya.

Menurut mantan Politisi Demokrat ini, BPK juga baru mendengar nama Kordamentha.

"Kita lihat audit itu wewenang BPK, gak bisa dia dari swasta," kata Fadli.