Pertambangan Rakyat

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memacu pemenuhan administrasi bagi pemohon Izin Pertambangan Rakyat Gorontalo, dengan target realisasi pada April 2026, demi kepastian hukum dan kesejahteraan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan enam strategi inovatif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berpihak pada rakyat dan kekuatan lokal, memastikan pertumbuhan dirasakan semua lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) gencar mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) demi legalitas, penataan, dan keberlanjutan sektor tambang di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo meluruskan informasi, menegaskan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah ditetapkan sejak 2022 oleh Kementerian ESDM, serta berupaya mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) secara legal dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NTB sangat berhati-hati dalam menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) demi menjaga kelestarian lingkungan, keselamatan warga, dan keberlanjutan wilayah pertambangan.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerahnya akan memberikan kepastian hukum bagi penambang sekaligus menekan praktik ilegal dan mendorong ekonomi lokal.

Ombudsman RI Perwakilan Banten menyoroti serius ancaman tambang ilegal Banten yang memicu risiko bencana lingkungan tinggi, termasuk danau dalam bekas galian yang telah menelan korban jiwa.

Gubernur Sulawesi Utara dan Menteri ESDM membahas perluasan akses listrik daerah kepulauan serta penataan izin pertambangan rakyat untuk kesejahteraan masyarakat.

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, secara resmi mencabut usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah menimbulkan polemik. Apa alasan di balik Pembatalan WPR Parigi Moutong ini?

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan koperasi penambang rakyat menjadi momentum penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan menjawab aspirasi keadilan masyarakat.