Pertambangan Rakyat

Pemerintah Provinsi Banten tengah menyusun pedoman Izin Tambang Rakyat (IPR) untuk 11 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bersama Kementerian ESDM, menjamin tata kelola dan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat setempat.

Kementerian ESDM menyetujui tujuh blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Pasaman Barat. Persetujuan WPR Pasaman Barat ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu Menteri ESDM membahas percepatan realisasi participating interest (PI) 10 persen dan alokasi gas daerah, sebuah langkah penting bagi perekonomian Papua Barat.

Kementerian Kehutanan RI menindaklanjuti permohonan izin tambang rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, memberikan sinyal positif bagi legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat. Proses Kementerian Kehutanan Izin Tambang Rakyat Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat satuan tugas (satgas) percepatan izin pertambangan rakyat (IPR) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, demi tata kelola yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memacu pemenuhan administrasi bagi pemohon Izin Pertambangan Rakyat Gorontalo, dengan target realisasi pada April 2026, demi kepastian hukum dan kesejahteraan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan enam strategi inovatif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berpihak pada rakyat dan kekuatan lokal, memastikan pertumbuhan dirasakan semua lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) gencar mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) demi legalitas, penataan, dan keberlanjutan sektor tambang di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo meluruskan informasi, menegaskan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah ditetapkan sejak 2022 oleh Kementerian ESDM, serta berupaya mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) secara legal dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NTB sangat berhati-hati dalam menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) demi menjaga kelestarian lingkungan, keselamatan warga, dan keberlanjutan wilayah pertambangan.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerahnya akan memberikan kepastian hukum bagi penambang sekaligus menekan praktik ilegal dan mendorong ekonomi lokal.

Ombudsman RI Perwakilan Banten menyoroti serius ancaman tambang ilegal Banten yang memicu risiko bencana lingkungan tinggi, termasuk danau dalam bekas galian yang telah menelan korban jiwa.

Gubernur Sulawesi Utara dan Menteri ESDM membahas perluasan akses listrik daerah kepulauan serta penataan izin pertambangan rakyat untuk kesejahteraan masyarakat.

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, secara resmi mencabut usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah menimbulkan polemik. Apa alasan di balik Pembatalan WPR Parigi Moutong ini?

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan koperasi penambang rakyat menjadi momentum penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan menjawab aspirasi keadilan masyarakat.