Perppu KPK

Arsul tidak menyebut secara spesifik fraksi yang menolak usulan Perppu tersebut. Arsul hanya menyebut keputusan itu pandangan dan suara umum mayoritas fraksi di Parlemen.

Karenanya, dia menambahkan, dalam provisi meminta MK memutuskan untuk menunda keberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Mahfud, masih ada kemungkinan Jokowi akan menerbitkan Perppu sesuai dengan harapan pimpinan dan beberapa tokoh pegiat anti korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang maish menyimpan harapan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Situasi saat ini cukup relevan bagi Jokowi menerbitkan perppu KPK.

Fadjroel kemudian mengapresiasi 13 tokoh antikorupsi yang mengajukan uji formil UU KPK ke MK pada beberapa waktu lalu. Dia mempersilakan para tokoh tersebut menyampaikan argumentasi pada sidang uji materi.

Saut mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu Perppu KPK. Dan dia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan itu pada Hari Anti Korupsi 2019 yang akan diperingati pada 9 Desember 2019 mendatang.

Menurut dia, gugatan materi ini lebih kepada menguji formilnya. Di mana menurut dia, dalam pembuatan UU tersebut banyak masalah.

"Jadi sebagai pribadi dan warga negara, mengajukan judicial review terhadap undang-undang KPK yang baru. UU Nomor 19 tahun 2019," kata Agus di Gedung MK.

Menurut Jazilul, baiknya biarkan dulu UU KPK Hasil revisi berlaku. Sehingga bisa teruji apakah UU tersebut lebih baik dari sebelumnya.

"Justru Jokowi bernyali makanya dia tidak terbitkan Perppu," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum juga memutuskan untuk menerbitkan atau tidak Perppu KPK. Dorongan berbagai pihak khususnya aktivis antikorupsi kian kencang usai UU KPK baru disahkan pemerintah dan DPR.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih ragu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Yudi mengakui, tingkat kepercayaan publik ke KPK memang mengalami penurunan sebesar 3 persen, dibanding survei serupa dilakukan LSI pada April 2019. Yudi menduga, menurunya hal tersebut dikarenakan 26 poin pelemahan dalam UU No. 19 tahun 2019 yang digadang menjadi momok menakutkan.

"Kami dorong terus dan posisi kami tidak berubah seperti 26 September 2019 kami dorong tetap adanya Perppu apapun caranya, salah satunya bertemu pak menko ini dan barangkali kita akan coba cara lain dengan mungkin ketemu presiden lagi," kata Bivitri.

Mahfud Sebut Jokowi Bukan Tak Ingin, Tapi Belum Putuskan Terbitkan Perppu KPK. Mahfud mengatakan memang tidak ada salahnya menerbitkan Perppu di tengah proses MK. Hanya saja, menurut Mahfud, Presiden Jokowi memiliki pandangan etik tersendiri bahwa tak elok membuat tumpang tindih aturan hukum antara satu dan lainnya.

Mahfud meyakini Presiden Jokowi bukannya tidak mau mengeluarkan Perppu KPK, tetapi lebih untuk menghormati langkah MK itu sendiri.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, dirinya sudah menyampaikan pendapat soal perlu atau tidaknya dikeluarkan Perppu. Bahkan dia mendukung itu dikeluarkan. "Kan sejak awal, sejak sebelum menjadi menteri pun saya katakan itu wewenang Presiden. Tapi kita mendukung Perppu," kata Mahfud.

Dicecar Soal Perppu KPK, Yasonna Sampai Salah Masuk Mobil Menteri Laos. Pada sesi wawancara, awak media bertanya mengenai Perppu KPK. Yasonna enggan menanggapi.

Presiden Jokowi mengatakan untuk saat ini dirinya tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Jokowi mengaku menghormati proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono mempertanyakan sopan santun Presiden Joko Widodo sebelumnya menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Jokowi diketahui tidak pernah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi.