Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa tidak benar pekerja kontrak (PKWT) dapat dikontrak seumur hidup.

Kemnaker menjelaskan, memang dalam Perppu 2 tahun 2022 ini tidak mengatur periode waktu PKWT, tetapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021.

Dalam Perppu ini, terdapat kewenangan pemerintah menetapkan formula penghitungan upah minimum jika keadaan tertentu.

Indah menambahkan, bahwa Indonesia tergabung dalam Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Maka tidak logis bila pemerintah menghapus cuti haid atau melahirkan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja cukup mengejutkan dunia usaha.

Pembatasan penggunaan tenaga alih daya dalam Perppu Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan lebih luas bagi buruh untuk menjadi pekerja tetap/PKWTT guna melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap. Sehingga, menutup peluang fenomena outsourcing seumur hidup.

Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa terdapat 10 kategori pekerja yang tidak bisa terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Airlangga menjelaskan, terbitnya Perppu tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan dasar hukum. Mengingat di dalam Perppu tersebut tidak hanya berisikan sektor ketenagakerjaan.

Perppu Cipta Kerja membolehkan pekerja/buruh menikah dengan teman se-kantor dalam satu perusahaan. Apabila hal itu terjadi pengusaha dilarang untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di dalam Perppu Cipta Kerja ini banyak poin-poin yang diubah dari peraturan sebelumnya. Salah satunya yakni aturan cuti. Pengusaha memberikan cuti kepada pekerja yakni cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

Ketentuan istirahat panjang masih ada dalam pasal 79 ayat 5 yang berbunyi perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan cuti melahirkan tetap ada di pasal 82 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aturan soal tenaga outsourcing malah makin membingungkan dalam Perppu tersebut.

Substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, kaum buruh salah satunya menolak penghapusan upah minimum sektoral (UMSK). Sebab, level pekerja di sektor-sektor industri tertentu jelas punya nilai yang berbeda.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.

Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Konfederasi Sarbumusi) mengingatkan pemerintah untuk senantiasa melibatkan buruh dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan buruh dan ketenagakerjaan.

Menurut dia, dengan terbitnya Perppu UU Ciptaker ini merupakan bentuk dari prestasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam menjalankan tugas tugas yang diamanatkan oleh Rakyat melalui Presiden Jokowi dan di setujui oleh DPR RI.