Perppu Cipta Kerja

Ratusan mahasiswa yang tergabung dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat serta Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittingi berunjuk rasa ke DPRD Bukittinggi, Kamis, (13/4) sore. Mereka menolak UU Cipta Kerja.

Aktor Jefri Nichol yang ikut bergabung bersama barisan mahasiswa ikut memberikan orasi di hadapan massa aksi.

Pemecatan dapat dilakukan meski status hukum pekerja tersebut belum berkekuatan hukum atau inkrah dari pengadilan.

Mahasiswa dan buruh bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (26/3/23). Dalam aksinya mereka berorasi mengeluarkan pernyataan sikap untuk menuntut Presiden dan DPR membatalkan Undang Undang Cipta Kerja Inkonstitusional.

"Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana," bunyi huruf l (ayat) 1 Pasal 154A UU Cipta Kerja Tahun 2023.

Dalam aturan yang baru, Pasal 154A menjelaskan tentang 15 ketentuan perusahaan boleh melakukan pemecatan atau pemberhentian hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Dalam UU Cipta Kerja yang baru ini, pemerintah memberikan sejumlah kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) kepada karyawan. Salah satunya, jika pekerja bolos selama 5 hari berturut-turut tanpa adanya keterangan.

Menurutnya, sebelum adanya regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan investasi di Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara di Kawasan ASEAN.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR, M Nurdin mengatakan, secara umum sesuai dengan isi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi ada sedikit perubahan.

UU Cipta Kerja salah satunya mengatur soal pengusaha yang memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja penyandang disabilitas. Hal tersebut tertuang pada pasal 67 ayat 1 yang berbunyi:

Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat Pada pasal 64 ayat 1 yang berbunyi "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis."

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengakui pemerintah tidak bisa menyenangkan seluruh pihak atas penolakan UU Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi menjadi undang-undang setelah disetujui oleh DPR. Setelah sah jadi aturan, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan keabsahan UU tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada pasal 153 ayat 1 tertulis bahwa perusahaan dilarang untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh dengan beberapa alasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU) oleh DPR RI.

Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Awalnya, Ketua DPR Puan Maharani akan mengetuk palu pengesahan Perppu Cipta Kerja.

Menko Polhukam Mahfud MD tidak ambil pusing dan mempersilakan kelompok yang menolak untuk bersuara.

"Itu biasa ada yang menolak. Itu silakan tolak. Semua ada konstitusinya, enggak apa-apa, itu bagus," kata Mahfud kepada wartawan usai menghadiri simposium nasional bertajuk," kata Mahfud.

Pemerintah resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi sebuah undang-undang. Peresmian tersebut dilakukan pada saat Rapat Paripurna ke-19 di kompleks Parlemen, Selasa (21/3).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggelar aksi mogok kerja secara nasional dalam waktu dekat. Menyusul, telah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU) oleh DPR RI.