Perlindungan Adat

Polda Papua secara aktif mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi pembentukan Perda Masyarakat Adat di Jawa Timur untuk memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan komunitas adat secara terpadu, menarik perhatian berbagai suku adat di provinsi tersebut.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan Pengesahan RUU MHA menjadi undang-undang, menyoroti urgensi perlindungan hak-hak masyarakat adat yang terancam kriminalisasi dan perampasan lahan.