Perda Ketertiban Umum

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Kota Bogor memberlakukan kebijakan tegas terkait Penertiban PKL Bogor, mewajibkan seluruh pedagang pindah ke pasar resmi seperti Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari mulai 26 Maret. Kebijakan ini bertujuan menata kota dan mengoptimalkan.

Pemerintah Kota Singkawang akan menindak tegas warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di lokasi tidak resmi, menegaskan sanksi sesuai Perda untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kota.

Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan Penertiban PKL Jakarta Barat dengan menertibkan delapan gerobak liar di atas saluran air Jelambar demi normalisasi dan ketertiban umum.

Satpol PP Jakarta Barat semakin gencar melakukan Penertiban PKL Kota Tua untuk menegakkan Perda dan memastikan kenyamanan wisatawan di kawasan cagar budaya tersebut.

Polda Kepri menindak tegas belasan penjual miras ilegal dan tuak di Batam karena melanggar Perda Ketertiban Umum. Penindakan miras ilegal ini demi menjaga keamanan masyarakat.

Satpol PP Tanjung Priok menertibkan PKL pengeras suara di Danau Sunter yang mengganggu warga. Sebanyak 19 speaker aktif diamankan. Mengapa penertiban ini mendesak?

Kanwil Kemenkum Kalsel melakukan evaluasi Perda Barito Kuala secara sistematis. Temukan mengapa 28 aturan akan disisir demi kepentingan masyarakat.