Penimbunan Minyak Goreng

Penetapan tersangka ini berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

Sekilas, tampilan produk tiruan itu hampir mirip Minyakita, tetapi jika diteliti lebih seksama terlihat bedanya. Di antaranya, merek tertulis "Minyak Kita", dan dilabeli dengan harga Rp16.000 per liter. Sedangkan Minyakita dijual dengan harga hanya Rp14.000 per liter.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sumatra Utara menemukan sebanyak 75 ton minyak goreng subsidi 'MinyaKita' berada di salah satu gudang milik distributor. Diduga minyak goreng tersebut sudah diproduksi sejak November 2022.

Dalam SE itu juga tertulis agar pedagang mematuhi harga Domestic Price Obligation (DPO) dan harga eceran tertinggi (HET).

Dalam dialog dengan pemilik Toko Makmur, Acun, Bima Arya mendapatkan informasi bahwa D2 tersebut mendapatkan kiriman MinyaKita sebanyak 800 karton atau dua per hari. Per karton berisi 12 kemasan MinyaKita. MinyaKita itu dijual di tempat ataupun dikirim kepada pelanggannya sebanyak 10 dus atau tiga dus per orang.

Berdasarkan informasi yang dia terima dari perusahaan distributor minyak, omzet minyak goreng premium mengalami penurunan signifikan. Berbeda dengan Minyakita dengan omzet cukup stabil.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut para terdakwa kasus dugaan korupsi minyak goreng hukuman penjara mulai dari tujuh hingga 12 tahun dengan uang pengganti hingga puluhan triliun rupiah.

"Negara tidak mengontrol minyak goreng dari hulu, tidak ada perusahaan milik negara yang memproduksi dan memastikan distribusi minyak goreng seperti Pertamina, seperti yang disampaikan saksi Rizal Mallarangeng," imbuhnya.

Selain itu, dalam persidangan, JPU meminta hakim menegaskan, jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka harta benda milik terdakwa dan korporasi akan disita.

Tumanggor menceritakan, saat terjadi kelangkaan, Indra Sari Wisnu Wardhana ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sempat menggelar pertemuan dengan beberapa perwakilan perusahaan minyak goreng.

Peraturan Pemerintah yang disebutkan itu juga menegaskan, bahwa aturan itu justru melarang produsen seperti Wilmar Group langsung menjual minyak kemasan langsung ke konsumen.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Mendag M Lutfi dalam perkara impor minyak goreng, Rabu (22/6). Lutfi diperiksa dari pagi hingga malam hari.

Mereka diperiksa terkait dengan lima orang tersangka yaitu Tersangka IWW, Tersangka MPT, Tersangka SM, Tersangka PTS, dan Tersangka LCW alias WH yang sebelumnya telah ditetapkan Kejagung.

Bima berpendapat, gejolak harga yang cukup tinggi di pasaran menunjukkan masih ada permasalahan yang belum teratasi di Kementerian Perdagangan. Meskipun sudah ada penangkapan terhadap oknum yang meloloskan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Dia meminta para pihak tertentu memberikan pernyataan yang objektif. Sebab pernyataan tuduhan tersebut bisa mengganggu stabilitas nasional. Sebaliknya, semua pihak harus satu suara untuk mendukung proses perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan pihaknya netral dalam pengusutan kasus ekspor minyak goreng di Kementerian Perdagangan. Dia meyakini, Kejagung tidak ada kepentingan politik dan kekuasaan dalam penyidikan kasus tersebut.

Yakni, menginstruksikan Kejagung agar bergerak cepat menuntaskan permasalahan komoditas strategis itu.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ekspor minyak goreng.

Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan rencana pemberatan hukuman dipertimbangkan dijatuhkan mengingat korupsi ini telah memicu kelangkaan minyak goreng, di tengah Pandemi Covid-19.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag berinisial IWW dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO). IWW ditetapkan bersama tiga perusahaan swasta lainnya.