Pengawasan Keuangan

Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan wajib segera menindaklanjuti rekomendasi BPK Sulsel atas LHP LKPD 2025 dalam 60 hari. Apa saja kriteria pemeriksaan BPK yang harus dipenuhi?

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menghindari penyalahgunaan fasilitas penting ini.

Kejaksaan Agung gencar terapkan Aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan keuangan desa. Bagaimana inovasi digital ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa?

Penetapan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 menjadi momentum Penguatan OJK dalam menghadapi kompleksitas risiko global dan transformasi digital, serta menjamin perlindungan konsumen.

Pengamat ekonomi CORE menyarankan Ketua OJK Baru haruslah individu berani dan bersih, kunci utama perbaiki pengawasan serta pulihkan kepercayaan pasar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menyerahkan hibah aset tanah dan bangunan kepada OJK Sulut, memperkuat sinergi dan dukungan dalam pengawasan sektor jasa keuangan daerah.

BPKP menekankan pentingnya adaptasi auditor terhadap ekosistem digital governance. Melalui forensik digital, pengawasan internal diharapkan lebih canggih dan berbasis bukti digital.

OJK pantau ketat sembilan BPR Jatim yang belum penuhi modal inti Rp6 miliar hingga Desember 2025. Jika gagal, merger paksa menanti. Bagaimana nasib BPR-BPR ini?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan tindakan tegas terhadap potensi **kredit fiktif Bank BUMN** senilai Rp200 triliun, ancam pecat pelaku. KPK soroti risiko korupsi.