Pembebasan Lahan Wadas

Setahun lalu, warga Wadas yang menolak pengukuran tanahnya untuk penambangan batu andesit menjadi korban represifitas aparat. Saat itu puluhan orang warga Wadas ditangkap. Saat penangkapan ini sejumlah warga mengalami luka-luka.

Anggota Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan 7 rekomendasi soal kasus Wadas hampir semuanya sudah dijalankan oleh Pemprov Jateng.

Seratusan warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menggelar aksi bisu keliling desa, Kamis (14/7). Aksi dilakukan untuk menunjukkan sikap mereka yang tetap menolak penambangan andesit di desa itu.

Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto menyampaikan, proses pengukuran lahan kueri berlangsung aman dan kondusif. Bahkan penjagaan aparat kepolisian juga tidak ada saat proses pengukuran berjalan.

Muhlisin membeli dua bidang tanah dengan tanaman cengkeh, dua bidang sawah dan 5 hektare lahan perkebunan sawit di Kalimantan.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai masih menerapkan pola top down atau dari atas ke bawah. Kebijakan model ini tidak banyak melibatkan masyarakat, sehingga memicu konflik seperti yang terjadi di Wadas, Purworejo.

Ganjar menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi warga Wadas.

Warga pemilik 163 bidang tanah tersebut dipastikan akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.

Mulyanto mengungkapkan, tambang di Wadas dan pembangunan Bendungan Bener merupakan dua proyek berbeda. Lokasi yang terpisah itu tidak bisa pemerintah menyebut kegiatan penambangan bagian dari proyek strategis nasional.

Penangkapan yang dialami puluhan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2), tidak lantas membuat mereka patah semangat. Warga yang menolak penambangan batu andesit menyatakan akan terus mempertahankan lahannya.

Masjid Nurul Huda di Desa Wadas menjadi saksi bisu tindakan represif yang dilakukan petugas kepolisian pada Selasa (8/2). Ketika itu, 67 orang ditangkap polisi dan dibawa ke Polres Purworejo.

Rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, memicu pro dan kontra. Bahkan warga di wilayah itu terbelah, tak rukun lagi seperti sebelumnya.

Nama Desa Wadas seminggu belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Polemik muncul setelah aparat kepolisian bertindak represif menangkapi warga yang menolak pertambangan batu andesit.

Polisi menyarankan agar para pihak yang merasa dirugikan atas hal itu untuk menanyakan langsung pada penyedia layanan atau penyedia platform media sosial.

Arsul menyarankan peran tokoh masyarakat dan agama dilibatkan menyelesaikan kasus Wadas.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji akan transparan dalam menangani kasus penembakan seorang pendemo di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Termasuk dalam penanganan sengketa lahan di Wadas, Jawa Tengah.

Warga yang menolak dan pendamping hukumnya juga mempertanyakan alasan pemerintah hanya mengambil Desa Wadas sebagai lahan penambangan. Padahal masih ada desa lain yang diduga memiliki kandungan batu andesit.

Komisi III merekomendasikan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan batu kuari andesit untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener. Hal ini agar mengurangi penolakan warga di sekitar proyek strategis tersebut.

Ganjar juga meminta semua pihak untuk melakukan evaluasi sesuai dengan masukan yang diterima dari warga Desa Wadas.

Termasuk, Beka juga meminta kepada aparat kepolisian jangan asal melabeli hoaks terhadap akun-akun di media sosial yang melaporkan kejadian insiden kekerasan di Desa Wadas.