Pelanggaran HAM

Presiden Jokowi menawarkan kewarganegaraan Indonesia pada WNI yang dicabut hak kewarganegaraanya akibat tragedi 65. Akibat peristiwa tersebut, tidak sedikit WNI tidak bisa kembali ke Tanah Air hingga saat ini. Selanjutnya, heboh pria pembunuh 7 bayi hasil hubungan sedarah atau inses dengan anak kandungnya.

Menko Polhukam, Mahfud Md menyebut, di era Presiden Jokowi tidak pernah terjadi pelanggaran HAM berat. Tragedi yang terjadi di era Jokowi kebanyakan digolongkan sebagai kejahatan. Menurut Mahfud, status pelanggaran berat, hanya bisa ditetapkan oleh lembaga Komnas HAM.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan hasil rapat Presiden Jokowi dengan para menteri dan pejabat setingkat menteri, Selasa (3/5). Salah satu hasil pertemuan, yaitu membahas soal rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.