Pelanggaran HAM

Aksi Tabur Bunga Memperingati Tragedi Semanggi I. Aksi yang digelar di Universitas Atma Jaya, Jakarta dalam rangka memperingati 24 tahun Tragedi Semanggi I ini untuk menuntut pemerintah menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Tanah Air, salah satunya Tragedi Semanggi I.

Kerusuhan Paniai, Mantan Dandim Didakwa Pelanggaran HAM Berat. Mantan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1705/Paniai, Mayor Inf (purn) Isak Sattu didakwa melakukan pelanggaran HAM berat terkait peristiwa penembakan pasukan gabungan militer kepada sekelompok pemuda di Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014.

Kontras Desak Komnas HAM Tuntaskan Kasus Pembunuhan Aktivis Munir. Aktivis Kontras menilai kasus pembunuhan aktivis Munir lambat ditangani ketimbang penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir polisi J yang cepat penanganannya.

Aksi Kamisan ke-706. Sudah 706 kali, para aktivis, korban, dan keluarga menuntut tanggung jawab negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Aksi Aktivis Peringati Hari HAM Sedunia. Hari Hak Asasi Manusia Sedunia diharapkan mampu mengatasi kegagalan yang diekspos dan dieksploitasi oleh Covid-19 dan menerapkan standar hak asasi manusia untuk mengatasi ketidaksetaraan, pengucilan, dan diskriminasi yang mengakar.

Poster Marsinah dan 13 aktivis yang hilang hiasi sudut Kota Depok. Keberadaan poster-poster tersebut mengingatkan masyarakat bahwa masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Aksi Kamisan ke-576 Menolak Dwi Fungsi Militer. Dalam aksinya mereka menolak kembalinya militer untuk menduduki jabatan sipil.

Aksi Kamisan Tolak Dwifungsi TNI. Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar Aksi Kamisan ke-575 di depan Istana Merdeka. Dalam aksinya mereka menolak kembalinya militer untuk menduduki jabatan sipil.

Aksi Kamisan Perdana 2019. Aktivis terus melanjutkan Aksi Kamisan. Mereka meminta pemerintah untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Massa Desak Dubes AS Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran HAM Freeport. Koalisi Pekerja Korban Keadilan Freeport Indonesia berunjuk rasa mendesak Dubes AS Joseph R. Donovan Jr untuk bertanggungjawab atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dan CEO Freeport, Mc Moran Richard Adkerson.

Aktivis HAM Gelar Aksi Kamisan ke-567 di Depan Istana Negara. Pada aksi yang ke-567 tersebut, JSKK menuntut agar Presiden segera menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat di Indonesia sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Aksi Kamisan di Istana Merdeka Terus Berlanjut. Sejumlah aktivis masih terus menggelar aksi Kamisan di depan Istana. Mereka meminta pemerintah agar segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Aksi Kamisan ke-551. Dalam aksi ke-551 tersebut, JSKK kembali menuntut pemerintah segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sekaligus memperingati Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa.

Aksi Kamisan ke-547 di Istana Negara. Dalam aksi kali ini massa yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSSK) menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera menugaskan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berbagai berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Keluarga korban HAM bertemu Jokowi setelah 11 tahun aksi di depan Istana. Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut di hadir 19 anggota keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II, Trisakti, Talangsari, Munir, Tanjung Priok, Tragedi 1965-1968, dan Tragedi Penghilangan Paksa 1997-1998.

Peresmian kantor Amnesty International Indonesia. Kantor Amnesty International Indonesia diharapkan dapat menjadi tempat menampung berbagai laporan tentang pelanggaran HAM dan membantu menyelesaikan kasus HAM di Indonesia yang selama ini belum tuntas.

10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana. Aksi Kamisan sudah digelar sebanyak 477 kali sejak 18 Februari 2007. Aksi ini terus diperjuangkan oleh para keluarga korban agar pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Dalam aksinya massa mengenakan payung hitam bertuliskan 'Aksi Kamisan, Menolak Lupa, dan Stop Impunitas'.

Aksi sebagai refleksi 71 tahun kemerdekaan RI ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap kasus pelanggaran HAM.

Acara tersebut dihadiri Menkopolhukam, Kapolri, Mendagri, MenkumHAM dan Jaksa Agung.