Tunggakan Pajak PBB di Kabupaten Bogor Capai Rp1,2 Triliun
"Ada beberapa memang sektor pajak yang tidak bisa terpungut. Saat ini, sedang maksimalkan pendataan di lapangan. Terutama yang double anslah itu," kata Arif, Selasa (28/7).
"Ada beberapa memang sektor pajak yang tidak bisa terpungut. Saat ini, sedang maksimalkan pendataan di lapangan. Terutama yang double anslah itu," kata Arif, Selasa (28/7).
Tantangan berikutnya, harga komoditas yang masih rendah, yang selama ini menjadi pendukung besar penerimaan perpajakan. Perubahan struktur ekonomi dan perkembangan transaksi elektronik juga menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara.
Pemerintah akan melihat sejauh mana dampak pemberian stimulus melalui perpajakan mampu meningkatkan kinerja industri dan penyerapan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga akan mengkaji dampak pemberian stimulus tersebut terhadap tax ratio.
Arif menjelaskan, kriteria pertama adalah bertempat tinggal di Indonesia yang secara rinci alamat korespondensi atau penagihan pembeli terletak di Indonesia dan pemilihan negara saat registrasi di laman atau sistem yang ditentukan oleh pemungut PPN adalah Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Himbara mempermudah pendaftaran NPWP bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pendaftaran akan dilayani melalui sistem e-registrasi lewat aplikasi bank dan validasi hasil kerja sama antara Himbara dan Direktorat Jenderal Pajak.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum memberikan persetujuan.
Untung menjelaskan, terdapat 3 rincian pembebasan bea masuk dan pajak impor tersebut. Pertama, pembebasan bea masuk atas alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp1,02 triliun.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan bahwa penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui JakOne Mobile merupakan bentuk dukungan Bank DKI dalam meningkatkan percepatan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta serta mendukung program transaksi non tunai.
Suryo menyebutkan, dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen.
Produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai pajak pertambahan nilai.
Menurutnya, kebijakan ditetapkan ini akan secara otomatis berdampak pada perusahaan Netflix Cs. Mengingat, di beberapa negara ada penarikan PPN yang memasukkan komponen Pajak Penghasilan (PPh) di dalamnya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada 1 Juli 2020 kemarin. Produk digital ini akan berlaku untuk perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.
Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan yang mulai berlaku hari ini, Rabu (1/7). Kebijakan-kebijakan tersebut akan diberlakukan pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat selaku konsumen ataupun pelaku usaha. Salah satunya pengenaan pajak untuk belanja online, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
Pemerintah telah memberikan insentif pajak sebesar 0,5 persen untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak virus corona. Namun kebijakan ini belum bisa menarik perhatian pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki kewajiban pajak.
"Beberapa di antaranya sudah sepakat untuk ditunjuk sebagai pemungut. Hari ini masih terus berjalan, komunikasi paling tidak sudah ada enam pelaku usaha luar negeri siap jadi pemungut PPN di awal periode,” ujar Suryo.
Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn menjelaskan, angka tersebut masih jauh dari negara berkembang yang rata-rata rasio pajaknya 27,8 persen.
Realisasi perolehan pajak restoran sempat lesu selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak Maret lalu. Sebab, selain banyak yang tutup, restoran hanya melayani dibungkus atau take away.
Hal ini diungkapkan Febrio lantaran banyaknya permintaan pemberian insentif fiskal dalam berbagai kesempatan. Baik itu yang dilakukan perusahaan kecil maupun perusahaan besar.