Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BKF: Menyedihkan, Indonesia Nomor 16 di Dunia dari PDB tapi Rasio Pajak Mirip Uganda

BKF: Menyedihkan, Indonesia Nomor 16 di Dunia dari PDB tapi Rasio Pajak Mirip Uganda pajak. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio N Kacaribu menyebut bahwa rasio perpajakan Indonesia paling rendah di antara negara-negara di dunia. Padahal, secara pendapatan domestik bruto (PDB) berada di urutan ke-16 di dunia.

"Ini sungguh menyedihkan, kita nomor 16 di dunia dari PDB, tapi ratio perpajakan mirip Uganda," kata Febrio dalam Webinar Apindo bertema 'Peran Kebijakan Akselerasi Produk Inovasi Di Era New Normal', Jakarta, Jumat (19/6).

Hal ini diungkapkan Febrio lantaran banyaknya permintaan pemberian insentif fiskal dalam berbagai kesempatan. Baik itu yang dilakukan perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

"Kalau semua minta insentif (fiskal) dari perusahaan besar dan perusahaan kecil ya susah," kata dia.

Dia menjelaskan ratio pajak Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir. Sudah dipastikan dalam kondisi pandemi seperti saat ini akan lebih terpukul dari sebelumnya."Kalau dalam outlook 2020 akan lebih terpukul, akhir tahun ini (bisa) di bawah 9 persen," kata dia.

Dalam pemberian insentif harus dilihat secara cermat. Harus dipastikan insentif yang diberikan hasilnya efektif atau malah sebaliknya.

Efektivitas Insentif

Ada banyak cara untuk menilai efektivitas pemberian insentif. Pertama bisa dilihat dari tax holiday yang digunakan mengindikasikan pendapatan secara signifikan. Lalu setelah itu bisa dilihat dari penciptaan value addict yang lebih besar dibandingkan kehilangan penerimaan pemerintah.

Kedua, dilihat dari investasi yang masuk ke perusahaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. "Investasi yang kita dorong yang berdaya saing tinggi yang terjemahannya yang mengakibatkan CAD (Current Account Deficit)," kata dia.

Ketiga penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapannya. Jika hal ini semua terjawab, maka akan mendorong industri tersebut menjadi lebih baik dengan adanya pemberian insentif fiskal.

Sebaliknya jika hasil evaluasi tidak efisien itu akan diubah arah kebijakan insentif fiskal.

"Jadi kita melihat insentif ini efektif apa enggak dalam menciptakan additional produk," katanya mengakhiri.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Peringkat Paspor Indonesia di Urutan Ke-66 Dunia, Kalah dari Timor Leste, Malaysia dan Thailand

Peringkat Paspor Indonesia di Urutan Ke-66 Dunia, Kalah dari Timor Leste, Malaysia dan Thailand

Dalam indeks tersebut menampilkan pemegang paspor Indonesia bisa bebas masuk visa ke 78 negara.

Baca Selengkapnya
Daftar Negara Paling Berpolusi di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?

Daftar Negara Paling Berpolusi di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?

Berikut adalah daftar negara dengan polusi udara terparah di dunia.

Baca Selengkapnya
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Prabowo Tuding IMF Biang Kerok Carut-Marut Masalah Pangan di Indonesia

Prabowo Tuding IMF Biang Kerok Carut-Marut Masalah Pangan di Indonesia

Prabowo menyebut, permasalahan pangan di Indonesia dimulai ketika IMF 'melemahkan' peran Bulog.

Baca Selengkapnya
Prabowo Sebut Indonesia Negara Terkuat ke-16 di Dunia, Cek Dulu Datanya

Prabowo Sebut Indonesia Negara Terkuat ke-16 di Dunia, Cek Dulu Datanya

Pernyataan Prabowo bisa dikatakan benar, sebab pada tahun 2021 Indonesia memang memasuki peringkat ke-16 dengan kekuataan militer terkuat di dunia.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Sekjen Repro: Pemilih Pandai Paham Pertahanan Negara Sangat Penting untuk Indonesia

Sekjen Repro: Pemilih Pandai Paham Pertahanan Negara Sangat Penting untuk Indonesia

Meski memilih menjadi negara netral, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan bijak.

Baca Selengkapnya
BMKG: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir Landa Jakarta hingga Papua Selama Sepekan ke Depan

BMKG: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir Landa Jakarta hingga Papua Selama Sepekan ke Depan

BMKG minta masyarakat waspada cuaca ekstrem periode 3-10 Januari 2024

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.

Baca Selengkapnya