organda

Kota Semarang yang memiliki wilayah atas dan bawah menilai perlu adanya uji coba kemampuan bus listrik di medan-medan tersebut.

Kemenhub mengajak Organda berkolaborasi menciptakan ekosistem logistik berkeselamatan demi efisiensi dan keberlanjutan. Pemerintah serius tangani ODOL, targetkan zero ODOL 2027. Simak langkahnya!

Tarif angkutan kota (angkot) di Kota Medan mengalami kenaikan sebesar 30 persen pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kesepakatan kenaikan tarif itu diberlakukan oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk menyesuaikan harga BBM.

Kebijakan menghapus pajak kendaraan bermotor bagi angkutan umum, akan menolong atau meringankan biaya produksi bagi para pengusaha angkutan umum di tengah kenaikan harga BBM.

Ketua Umum DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan memproyeksikan, terjadi peningkatan penumpang angkutan darat sebanyak 20 persen selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Menyusul, batalnya penetapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama Nataru.

Ketua Umum DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mendesak pemerintah menjatuhi sanksi tegas bagi moda angkutan darat ilegal yang marak beroperasi saat penerapan PPKM Level 3 pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Organda memberi usulan kepada pemerintah agar bisa memberikan insentif berupa pembebasan biaya tes Rapid Antigen bagi penumpang moda angkutan darat. Ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selaku pengguna angkutan umum di tengah pandemi Covid-19.

Ateng mengungkapkan, bahwa Korlantas Polri telah mengambil langkah cepat dan tepat dengan memperhatikan regulasi soal larangan mudik, sekaligus menindaklanjuti SE Satgas Covid 19. Sehingga pemerintah langsung mengambil tindakan penangkapan.

Dia mengaku, pekerja transportasi maupun pihaknya telah menyampaikan keluhan tersebut ke pemerintah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Namun, pemerintah cuma sebatas melakukan pelarangan mudik, tanpa memberikan solusi bagi pekerja transportasi.

Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono mengatakan, aturan baru tersebut telah menimbulkan persepsi di sebagian masyarakat bahwa larangan mudik diperpanjang hingga 22 April kemarin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organda, Ateng Aryono mengatakan, pemberian stimulus diyakini akan mampu mengurangi beban operasional pengusaha dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta menyambut baik keputusan pemerintah untuk tidak melarang perayaan mudik Lebaran 2021. Sebagaimana diungkapkan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, menyebut taksi sebagai moda angkutan umum dalam kota yang paling terpukul saat perayaan Tahun Baru 2021. Mengingat adanya penutupan sejumlah ruas jalan utama ibu kota.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan mulai adanya lonjakan pengguna angkutan umum pada periode libur Natal 2020 dari ibu kota. Khususnya di moda antarkota antarprovinsi (AKAP).

Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono mengatakan mekanisme angkutan umum darat notabene tidak semudah semudah mengendalikan untuk angkutan laut dan udara. Mengingat saat ini banyak angkutan pribadi menjalankan fungsi sebagai angkutan umum untuk mobilitas warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan kembali PSBB sejak 14 September lalu di seluruh wilayah Jakarta. Penerapan PSBB Jilid II ini untuk menghentikan penyebaran virus Corona yang telah mengancam keselamatan warga ibu kota.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta akan mendukung penuh pelaksanaan skema new normal di tengah wabah covid-19. Namun, dengan syarat adanya kebijakan penyesuaian tarif bagi moda angkutan darat seperti bus AKAP, Angkot, dan Taksi.

"Kebijakan pengecualian pembatasan perjalanan orang dengan menggunakan semua moda transportasi sebaiknya diterapkan pada satu garis komando. Kalau aturan menyatakan bahwa Satuan Gugus Tugas yang harus menangani itu, kita serahkan saja kepada Satuan Gugus Tugas."

Kebijakan Menteri Perhubungan (Menhut) Budi Karya Sumadi yang memperbolehkan semua moda transportasi beroperasi mulai Kamis (7/5) ini, disambut dingin Organisasi Angkutan Darat (Organda) Solo. Mereka memilih berhenti beroperasi akibat sepi penumpang, sebagai imbas wabah virus corona atau Covid-19.

Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah terkait pembatasan operasional transportasi umum demi keselamatan pengguna dan awak angkutan. Sebab, transportasi umum termasuk media penyebaran virus covid-19 di Indonesia.