NII Sumbar

Anggota NII yang cabut baiat merupakan inisiatif sendiri tanpa ada paksaan untuk me

Ia menegaskan, akan memberikan tenggat waktu sampai tanggal 20 Mei 2022 untuk yang kembali ke NKRI. Bila tidak, ia meminta anak buahnya untuk melakukan tindakan tegas.

Sebanyak 391 anggota Negara Islam Indonesia (NII) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrar difasilitasi oleh Pemprov Sumbar bersama dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Aswin menjelaskan, puluhan eks anggota NII ini telah menyadari jika organisasi NII tersebut terlarang. Untuk kegiatan ini disebutnya berjalan dengan aman dan lancar.

Moeldoko menekankan bahwa sejatinya NII tidak pernah mati dalam melanjutkan garis perjuangannya.

Bahkan, Aswin mengungkap selain faktor pemahaman adapula NII Sumbar yang memiliki faktor kedekatan dengan turunan Kartosoewirjo maupun yang direkrut untuk kemudian menjadi salah satu faktor bergabungnya mereka.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengidentifikasi salah satu ciri-ciri kelompok teroris Negara Islam Indonesia (NII) dengan masyarakat lainnya. Densus 88 menyebut ada beberapa hal menjadikan kelompok ini eksklusif atau lebih tertutup dengan masyarakat umum.

Aswin mengatakan jika klaim jutaan anggota itu didapat dari pimpinan tingkat kecamatan yang diamankan beberapa waktu lalu. Dimana, disebut setiap kecamatan memiliki ribuan anggota.

Ribuan masyarakat Kabupaten Garut mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (5/1). Kedatangan massa lantaran resah dengan eksistensi organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Mereka juga menuntut agar Bupati Garut, Rudy Gunawan mencopot salah satu anak buahnya karena diduga terafiliasi NII.

Sejumlah pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut diduga terlibat dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Tidak hanya menjadi anggota biasa, salah seorang bahkan disebut menjabat sebagai salah satu gubernur NII.

Wahyudijaya mengungkapkan bahwa setelah terungkapnya puluhan anak yang masuk NII, Pemerintah Kabupaten Garut, BNPT, dan KPAI terlibat aktif melakukan penanganan. Untuk BNPT, bahkan secara khusus terjun ke lapangan untuk mencegah paham radikal di masyarakat.

Kemen PPPA langsung bertolak ke Garut menemui salah satu orang tua korban dan pihak-pihak terkait untuk memastikan anak yang telah dibaiat tetap mendapatkan pendampingan dan tertangani dengan baik dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Amirudin menyebut bahwa warga yang terpapar paham NII ada juga dari Kelurahan Regol dan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota.

“Mereka ini diduga masuk NII setelah dibaiat oleh seseorang. Yang masuk kebanyakan masih anak-anak, ada juga orang dewasa dan orang tua,"

"Sekarang tinggal tunggu, tunggu tanggal mainnya," kata Panji menjawab pertanyaan soal kasus Anas.

"Biasalah silaturahmi, karena kan dulu Anas pernah berkunjung ke Ponpes saya," kata Panji.

Hal itu dikarenakan mereka masih mudah dipengaruhi dan kurang paham akan sejarah NKRI.