Nib

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memfasilitasi kerja sama antara pedagang dan Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar, sekaligus memudahkan akses distribusi barang pokok bagi pelaku usaha.

Data terbaru dari Pemkot Kupang menunjukkan jumlah UMKM Kupang mencapai 17.747 unit pada 2025, didominasi usaha mikro, menandai potensi ekonomi lokal yang terus berkembang dan didukung penuh pemerintah daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kota Batam terus berupaya membuat UMKM naik kelas melalui berbagai program pembinaan, fasilitasi perizinan, dan perluasan akses permodalan yang menarik.

Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, proaktif mendampingi pelaku UMKM dalam pengurusan izin usaha dan peningkatan literasi digital, mempercepat Transformasi Digital UMKM Bangli demi ekonomi daerah yang lebih maju.

Pemerintah Kota Banjarmasin sedang menggodok aturan baru untuk mempermudah Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), memastikan proses yang lebih sederhana dan transparan bagi pelaku usaha.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menyelenggarakan UMKM Fiesta 2025 di Makassar untuk memperkuat ekosistem dan daya saing UMKM, sekaligus mendorong investasi demi pertumbuhan ekonomi inklusif.

DPMPTSP Bontang optimis Target Investasi Bontang Rp2,5 triliun tercapai akhir 2025, setelah realisasi Rp821 miliar di Triwulan III. Apa strategi pemda untuk menarik investor?

AP3MI mengungkapkan bahwa produk UMKM yang bagus sekalipun sulit menembus pasar modern tanpa legalitas lengkap. Pahami mengapa Legalitas UMKM Tembus Pasar Modern menjadi krusial!

Kemenparekraf adakan pelatihan perizinan usaha pariwisata berbasis OSS di Bali, menyasar 80 pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Langkah ini penting untuk menertibkan ribuan akomodasi tak berizin dan meningkatkan tata kelola destinasi.

Kementerian Pariwisata memfasilitasi pelaku usaha di Bali untuk mengurus Perizinan OSS Pariwisata, menyusul temuan 2.612 akomodasi ilegal. Apa dampaknya bagi pariwisata?