Muhammad Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mendesak Densus 88 tidak berbuat sewenang-wenang menangkap tokoh agama. Nasir meminta Densus 88 transparan dan mengedepankan hukum serta keadilan.

Nasir melihat masih ada celah PKS berkoalisi dengan PDIP. Apalagi dalam Pilkada sebelumnya, ada beberapa tempat PDIP berkoalisi dengan PKS.

"Tes itu dalam penilaian publik, bukan hanya diduga menjegal NB, tapi juga patut diduga untuk menjegal para penyidik dan pegawai KPK yang masih 'merah putih' dan 'tegak lurus'," kata mantan Panja revisi UU KPK ini.

"Walaupun memang otoriter saat ini tidak seperti otoriter di masa orde baru, kalau otoriter rezim saat ini pelan tapi pasti," tambahnya.

"Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada tersebut yang menjabat pimpinan daerah bukan kader parpol," ucap Wakil Ketua MPR ini.

"Melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam soal kerumunan menunjukkan bahwa RK belum siap memikul tanggung jawab," imbuhnya.

Anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menegaskan, RUU Minuman Beralkohol (Minol) dibutuhkan untuk mencegah angka kriminalitas dan potensi peredaran konsumsi anak di bawah umur.

"Karena itu Kapolda Kepri kita minta segera mengusut tuntas kematian Hendri. Serta pengawasan dan pembinaan dari atasan langsung sangat dibutuhkan," kata Nasir saat dihubungi merdeka.com, Selasa (11/8).

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menolak penerapan darurat sipil untuk menangani pandemi virus corona. Nasir meminta Presiden Joko Widodo mengurungkan niat untuk menerapkan darurat sipil.

Menurutnya, tim ini terdiri dari lintas fraksi dan komisi serta dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR. Dan diharapkan anggota dewan yang mengisi tim tersebut, berasal dari seluruh komisi.

Wacana kewenangan penerbitan SIM, STNK dan BPKB diambilalih Kemenhub diusulkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa.

"Jika dia menerima, publik akan menilai bahwa dia memang melakukan indisipliner dan melanggar SOP," ujar Nasir.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil tak melihat ada konflik kepentingan antara jabatan Menkum HAM dan politisi PDIP bagi Yasonna Laoly. Menurut dia, jabatan menteri dan kader parpol memang melekat.

Masyarakat banyak yang ingin koruptor dihukum mati. Hukuman itu bisa direalisasikan, karena sudah ada dalam Undang Undang

Menurut dia, tidak adanya larangan tegas bagi para mantan napi korupsi dapat dipandang sebagai ujian kepada partai politik. Apakah parpol akan mengusung mantan napi korupsi.

Wacana adanya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memunculkan wacana jabatan presiden 3 periode dan dipilihnya lagi presiden oleh MPR. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, mengatakan pihaknya menolak jika amandemen dibawa ke arah sana.

Dia menambahkan penerbitan SKB soal radikalisme seolah-olah menyasar pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ada baiknya SKB 11 Menteri kembali dievaluasi bahkan jika perlu dibatalkan.

Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil ingin adanya pembahasan ulang terutama pasal-pasal di dua UU itu yang dianggap kontroversial.

Menurut Nasir, Kabareskrim tersebut pantas menyandang kedudukan Tri Brata 1. Dia harap, kasus Novel bisa cepat kelar lantaran menjadi sorotan publik maupun kepala negara.

Menurut dia, Polri perlu menyikapi serius dan introspeksi soal temuan Komnas HAM. Komisi III juga akan mencoba mensinergikan temuan Komnas HAM dengan calon Kapolri baru.