Motor dilarang lewat Sudirman

Sejak jalur ini dibuat, kata Sigit terdapat 812 yang ditilang karena tidak mengendara bukan di jalan yang semestinya telah disediakan.

Setelah pemotor diperbolehkan kembali melintas, jumlah pelanggaran di Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, cenderung tinggi. Dalam kurun waktu tujuh hari, sejak 5 Februari hingga 11 Februari 2018, sebanyak 812 pemotor sudah ditindak oleh kepolisian.

Jalur itu disediakan usai putusan MA yang membatalkan peraturan gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda M

Halim menyampaikan, personel Polwan itu akan berjaga di beberapa titik Jalan MH. Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

Rencananya Ditlantas juga akan menerapkan sistem ganjil-genap bagi pengendara motor yang melintasi jalur tersebut. Sistem itu pun masih tahap kajian oleh Pemprov DKI.

Pemprov siapkan jalur khusus motor di Jalan Thamrin-Sudirman. Andri akan melihat apakah cara ini efektif atau tidak. Jika dinilainya tidak efektif maka dia mempertimbangkan saran Dirlantas Polda untuk menerapkan ganjil-genap untuk motor.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, Pemprov DKI memberikan ruang khusus bagi pengendara motor yang melintas. Di mana ada marka jalan khusus jalur sepeda motor ada di Jalan Medan Merdeka Barat sudah terlihat di sisi kiri jalan.

Putusan MA batalkan aturan motor lewat Thamrin tak perlu didebatkan. Andri mencontohkan, bisa diterapkan peraturan ganjil genap mulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB.

"Jadi intinya tetap kita laksanakan sampai monitoring, bagaimana dampaknya terhadap pembatasan ini. Rapat tadi ini itu sama-sama ingin wujudkan keamanan keselamatan, ketertiban," jelas Kingkin.

MA: Adanya pelarangan kepada pengendara motor maka otomatis yang dilarang wajib pajak yang tiap bulan yang juga bayar pajak, setiap pengendara kan dikenakan pajak. Sama-sama kena pajak melintas, kenapa dilarang? Ini prinsip awal. Jadi prinsip pelanggaran hak asasi

Sandi juga mengingatkan agar para pengendara tetap hati-hati dan mengutamakan keselamatan. "Ingat keluarga di rumah," pesannya.

Anies tegaskan putusan MA tidak untuk didiskusikan tetapi dilaksanakan. Dishub, kata Anies, langsung menyiapkan pengaturan rute di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin untuk roda dua.

Besok, rambu larangan motor lewat Thamrin dicabut. Pemprov DKI Jakarta segera mencabut rambu-rambu berkaitan dengan aturan itu. Setelah rambu-rambu dicabut, baru kemudian sepeda motor akan diizinkan melintas.

"Kami meminta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu hasil koordinasi Polda Metro Jaya dengan Pemprov."

Pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar menilai aturan tersebut tidak berkeadilan dan diskriminatif terhadap pengendara sepeda motor.

"Jadi kami kalau dari MA sudah keluar (putusan mencabut pergub) berarti kita harus percepat itu kita harus percepat dan kita akan tindak lanjuti," kata Sandi.

Anies taati putusan MA batalkan Pergub larangan motor lewat Thamrin. Anies mengatakan ini bukan sekedar kabar baik melainkan menjalankan prinsip keadilan. Selain itu, sesuai dengan konsep pemerintahnya, dimana semua warga dapat mendapat kesempatan yang sama termasuk pengendara sepeda motor.

Senada dengan Kakorlantas Polri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji terlebih dahulu baik buruknya jika larangan sepeda motor di Jalan Thamrin dicabut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim, sudah sejak lama tidak setuju pembatasan akses sepeda motor di jalan-jalan ibu kota. Dalam pandangannya, yang menjadi biang kerok kemacetan Jakarta adalah kendaraan roda empat.

Namun, kepolisian belum dapat berkomentar apakah menyetujui atau menolak rencana Gubernur DKI Anies Baswedan yang berniat menghapus aturan tersebut.