Menteri PP dan PA

Bintang menegaskan bahwa kepastian kualitas hidup anak-anak Indonesia agar terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari perilaku bullying atau perundungan, merupakan tanggung jawab semua pihak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam keras kasus sodomi atau pencabulan terhadap 15 santri laki-laki usia anak di Pengalengan, Jawa Barat. Lembaga ini mendorong agar pelaku dihukum berat sesuai undang-undang.

“Pemerintah saat ini sedang mengejar program vaksinasi yang dilakukan di lingkungan sekolah agar target cepat tercapai," kata Bintang

Pada kunjungan itu, Menteri Bintang meresmikan salah satu rumah bantuan bagi penyintas bencana di Desa Bena yang dibangun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bintang mengatakan proporsi perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun yang kawin sebelum umur 18 tahun di Indonesia pada 2020 mencapai 10,82 persen.

Pentingnya perlindungan anak saat mengakses internet di tengah kondisi belajar dari rumah. Mengingat, banyaknya bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi dan berkembang di ranah internet.

Menteri PPPA Raker Dengan Komisi VIII DPR. Rapat tersebut membahas lima program prioritasnya untuk periode 2019-2024 Salah satunya kelanjutan RUU P-KS.

Menurut Bintang, dia hanya akan melanjutkan yang sudah dilakukan Yohana dan mengajak seluruh pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak untuk meningkatkan inovasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Kita kan belum tahu posisi, nah tentunya was-was itu. Pasti ada cocok nggak tempat kita dengan basic yang kita miliki," ucap istri mantan Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga ini.

Menteri PPPA Bahas Pagu Anggaran dengan DPR. Dalam rapat ini Kementerian PPPA mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2020 dengan pagu anggaran menjadi Rp 273.641.802.000 dari pagu indikatif Rp 236.641.802.000 dan penyesuaian anggaran Rp 37.000.000.000.

Menteri Yohana minta orang tua atau guru memukul anak dilaporkan kepadanya. Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur.

KPU teken kerja sama dengan Kementerian PPPA dan PT Pos Indonesia. Kerja sama antara KPU dengan Kementerian PPPA ini terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam pilkada maupun Pemilu 2019, sementara dengan PT Pos Indonesia terkait pengelolaan dan pendistribusian logistik pemilu mendatang.

Menteri Yohana ingin belajar dari Iran cara menekan perkawinan anak. Yohana mengaku sangat tertarik tentang isu ketahanan sosial dan ketahanan keluarga yang dikatakan cukup tinggi di Iran. Mereka memiliki pusat-pusat pelayanan yang melayani masyarakat terkait dengan isu yang berhubungan dengan keluarga.

Menteri Yohana ingin pelaku kejahatan seksual terhadap anak dihukum mati. Yohana mencontohkan jika hukuman mati sudah beberapa kali dijalankan di Indonesia. Di antaranya untuk kasus narkoba yang menyeret beberapa nama untuk dieksekusi mati.

Menteri Yohana sebut kekerasan anak jadi musuh besar di pendidikan. Yohana memberikan hadiah bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan dibilang sangat mudah, semisal peserta diminta menyebutkan nama guru-guru di sekolahnya, nama jenis buah, dan sayuran.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, merasa kaum perempuan penting mendapat pendidikan politik. Sehingga ke depan para perempuan tengah menjadi wakil rakyat lebih memahami dan bisa mengambil keputusan terkait pelbagai isu bagi kaumnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyediakan psikolog hingga panti rehab sosial.

Persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian dan penanganan oleh pihak pemerintah semata.

Yohana meminta memperkuat ketahanan keluarga.

Menurut Menteri Yohana, kasus itu sudah diketahui Presiden Joko Widodo.