Lumpur Lapindo

Dua dekade semburan lumpur panas Porong masih menyisakan jejak panjang bencana lingkungan dan sosial.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) segera menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penanganan lumpur Sidoarjo, memastikan mitigasi dampak ekologis sesuai regulasi terbaru.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ) masih belum membayarkan utangnya kepada negara dengan jumlah sebesar Rp 2 triliun. Adapun utang yang dibebankan kepada Lapindo berupa dana talangan penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Salah satu bencana alam di Indonesia yang dari tahun 2006 sampai sekarang belum menemukan jawabannya adalah lumpur lapindo.

17 tahun berlalu, kini lumpur lapindo pun semakin meluas. Ngeri, begini penampakan pusat semburan lumpur lapindo jika dilihat pakai drone.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, pemerintah sudah menunjuk kuasa kepada Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini. Bahkan mereka telah menyampaikan pandangan pemerintah kepada pihak PT Lapindo Brantas.

Tak heran, jika kini penyebab lumpur Lapindo masih menjadi pertanyaan besar yang meningkatkan rasa penasaran masyarakat. Terlebih lagi, fenomena ini telah berlangsung hingga bertahun-tahun, tak seperti bencana alam lain yang berlangsung dalam beberapa waktu saja. Tentu hal ini pun menyebabkan dampak berkepanjangan bagi

Di balik bencana yang membawa dampak terhadap ribuan hektar tanah warga itu, masih ada kebaikan. Warga mampu meraup rezeki.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai, Indonesia masih banyak menyimpan harta karun mineral yang belum tereksplorasi di Lumpur Lapindo. Baru-baru ini, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan kandungan logam tanah jarang (LTJ) di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu bencana tersebut ialah masjid megah berikut ini. Meski kini tak lagi digunakan, namun bangunan suci tersebut masih berdiri kokoh.

Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, meminta pemerintah lebih galak untuk menyelesaikan persoalan piutang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Seperti diketahui, perusahaan tersebut memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp773 miliar.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan piutang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Seperti diketahui, perusahaan tersebut memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp773 miliar.

Dia mengatakan, pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 triliun itu sesuai dalam kesimpulan rapat kerja Kementerian PUPR dan Komisi V DPR pada 15 September 2020 lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan besaran nilai aset dari PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo, yang ditawarkan untuk membayar utang kedua perusahaan tersebut.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kembali buka suara terkait utang PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo. Keduanya disebut belum melunasi utang kepada pemerintah yang sudah jatuh tempo pada 10 Juli 2019 lalu yang mencapai sebesar Rp773 miliar.

Kegiatan Pengendalian Lumpur Sidoarjo terdiri penanganan luapan lumpur, pembangunan tanggul dan infrastruktur lainnya serta pemeliharaan tanggul dan infrastruktur lain.

Bencana lumpur di Sidoarjo yang terjadi sejak 2006 lalu telah menenggelamkan 4 desa di kawasan tersebut. Secara geografis, lokasi keempat desa itu pun dinyatakan telah hilang. Namun secara administratif, 4 desa tersebut masih ada sehingga diusulkan untuk dihapus dari peta bumi Sidoarjo.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah akan turun tangan apabila Lapindo belum juga melakukan pembayaran utang.

Pemerintah masih menghitung berapa nilai jaminan sertifikat tanah yang telah diserahkan kepada pemerintah. Jika nantinya jaminan tersebut tidak cukup maka Kemenkeu akan menagih jaminan lain agar utang Lapindo lunas.

Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada pemerintah. Padahal, dalam perjanjian yang diteken pada Juli 2015, disebutkan utang tersebut harus lunas pada Juli 2019. Utang ini berasal dari pinjaman yang diberikan pemerintah untuk melunasi pembelian tanah.