Lumpur Lapindo

Bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing dengan Pulau Lusi. Pulau ini terbentuk dari hasil endapan lumpur Lapindo. Melansir dari akun YouTube Niko_ Channel, Jumat (9/12), berikut potret terbaru Pulau Lusi.

Masih ingat dengan lumpur lapindo? 15 tahun sudah berlalu dan luapan masih terus meluas. Kini lumpur Lapindo tampak seperti seluas lautan. Lantas bagaimana potret terbaru Lumpur Lapindo? Melansir dari akun YouTube Cak Son Jalan-Jalan, Selasa (31/8), simak ulasan informasinya berikut ini.

Bukannya takut, para pengunjung malah penasaran ingin melihat lebih dekat bencana lumpur Lapindo.

Warga menggelar Festival Pulang Kampung sebagai peringatan 9 tahun Lapindo.

Meme ini marak beredar di medsos setelah Presiden Jokowi meminta Lapindo untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 781 M.

Volume lumpur Lapindo Brantas terus meningkat, sejak salah satu sisi tanggul mengalami jebol pada Rabu (10/9).

Dalam aksinya, mereka melakukan aksi teatrikal di depan Rasuna Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta.

Selain itu, warga juga melakukan prosesi acara mandi lumpur dan membuat patung raksasa.

Patung-patung itu dibuat sebagai bentuk keprihatinan atas penderitaan korban yang sampai saat ini masih menyisakan duka.

Mereka nekat berendam di dalam lumpur sambil membawa boneka Aburizal Bakrie sebagai aksi penyadaran kepada pemerintah.

Peringati 7 tahun Lapindo, sejumlah warga korban lumpur melakukan aksi teatrikal lumpur di kantor KPK.

Aksi tersebut menuntut pemerintah SBY-Boediono untuk menuntaskan persoalan dampak lumpur lapindo.

Para korban menolak pekerja dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) beroperasi sebelum adanya ganti rugi.

Setelah 25 hari berjalan kaki, korban lumpur Lapindo melakukan aksi tunggal di Gedung Wisma Bakrie, Jakarta.

Korban Lapindo,Hari menggelar aksi berjalan kaki selama 25 hari dari Sidoarjo menuju Jakarta untuk menemui Presiden SBY.

Sejumlah aktivis menggelar aksi memperingati 6 tahun tragedi lumpur Lapindo, Sidoarjo.

Ratusan warga menggelar demo di depan kantor Gubernur Surabaya, Senin (16/4). Mereka menuntut kompensasi pemerintah.