legalitas usaha

Pelaku usaha di Lombok Timur diimbau segera mengurus Izin PBG. Langkah ini penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha.

Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menerbitkan 1.001 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru per April 2026, memfasilitasi legalitas dan akses permodalan bagi pelaku usaha.

Lebih dari 21 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lebak telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), sebuah langkah krusial untuk legalitas dan pengembangan bisnis mereka. Simak manfaat NIB bagi UMKM Lebak dalam mendorong akses pasar d

Kemenkum Aceh aktif membentengi produk unggulan UMKM Aceh Barat dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual dan perseroan perorangan, demi meningkatkan daya saing di pasar nasional.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kemenkum Malut) meluncurkan layanan konsultasi dan pendampingan untuk mempermudah proses pendaftaran merek, khususnya bagi UMKM, demi melindungi kekayaan intelektual mereka.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kemenkum Sulbar) bersama Rumah BUMN Kabupaten Mamuju berkolaborasi strategis untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui dukungan legalitas usaha dan pendampingan berkelanjutan, demi memajukan perekonomian dae

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh memperkuat Layanan Perseroan Perorangan demi mencapai target 80.000 pendaftaran nasional pada tahun 2026, sekaligus mendukung kemudahan berusaha.

Kemenkum Aceh menargetkan pendirian 1.541 Perseroan Perorangan UMK di provinsi tersebut sepanjang 2026. Hal ini untuk memperkuat legalitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Hukum Sulawesi Barat gencar mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperkuat legalitas usaha melalui skema Perseroan Perorangan, tujuannya agar UMK naik kelas.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam gencar melakukan pengecekan NIB UMKM Batam baru di Bazar Ramadhan 1447 H, memastikan legalitas usaha dan mendorong pelaku UMKM naik kelas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan empat sertifikat merek UMKM, menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk lokal di Pangkalpinang.

Pendaftaran Merek UMKM menjadi langkah krusial bagi pelaku usaha di Maluku Utara untuk naik kelas. Kemenkum Malut dan Unkhair berkolaborasi tingkatkan pemahaman perlindungan kekayaan intelektual.

Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menegaskan STD-B perkuat legalitas usaha pertanian, memberikan perlindungan hukum dan akses program bagi petani, serta dorong kesejahteraan berkelanjutan.

Menteri UMKM meluncurkan Layanan MicroDOTS di Pontianak, sebuah inovasi terpadu yang menawarkan lima zona kemudahan bagi pelaku UMKM. Apa saja manfaatnya?

Pemprov NTT melalui Diskop UKM memfasilitasi Penyuluhan Hukum UMKM NTT di Kota Kupang, bertujuan meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro.

Pemkot Mojokerto serius memperkuat sektor UMKM melalui Program 4P, meliputi pelatihan, pendampingan, modal, dan koperasi. Ingin tahu bagaimana strategi ini membangkitkan ekonomi lokal?

Pemkab OKU Timur meluncurkan program jemput bola perizinan LAKSAN-SAPA 2025 untuk UMKM, memastikan legalitas usaha demi perlindungan hukum dan akses pasar lebih luas. Penasaran bagaimana program ini bekerja?

Kolaborasi Kemenkumham Sulsel dan Disperindag Makassar terus memfasilitasi pendaftaran HAKI bagi pelaku IKM, melindungi aset berharga mereka. Apa pentingnya HAKI ini?

Kementerian UMKM serius genjot pengembangan UMKM Natuna dengan berbagai bantuan, termasuk DAK nonfisik dan fasilitas PLUT. Simak strategi pemerintah untuk UMKM di daerah terluar!

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat aktif mendampingi Kopdes Merah Putih agar dapat mengakses permodalan dari Himbara. Simak strategi mereka!