Legalitas Usaha

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh memperkuat Layanan Perseroan Perorangan demi mencapai target 80.000 pendaftaran nasional pada tahun 2026, sekaligus mendukung kemudahan berusaha.

Kemenkum Aceh menargetkan pendirian 1.541 Perseroan Perorangan UMK di provinsi tersebut sepanjang 2026. Hal ini untuk memperkuat legalitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Hukum Sulawesi Barat gencar mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperkuat legalitas usaha melalui skema Perseroan Perorangan, tujuannya agar UMK naik kelas.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam gencar melakukan pengecekan NIB UMKM Batam baru di Bazar Ramadhan 1447 H, memastikan legalitas usaha dan mendorong pelaku UMKM naik kelas.

DPMPTSP Kota Jambi menyederhanakan proses pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi pelaku usaha mikro, mempercepat legalitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan empat sertifikat merek UMKM, menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk lokal di Pangkalpinang.

Pendaftaran Merek UMKM menjadi langkah krusial bagi pelaku usaha di Maluku Utara untuk naik kelas. Kemenkum Malut dan Unkhair berkolaborasi tingkatkan pemahaman perlindungan kekayaan intelektual.

Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menegaskan STD-B perkuat legalitas usaha pertanian, memberikan perlindungan hukum dan akses program bagi petani, serta dorong kesejahteraan berkelanjutan.

Menteri UMKM meluncurkan Layanan MicroDOTS di Pontianak, sebuah inovasi terpadu yang menawarkan lima zona kemudahan bagi pelaku UMKM. Apa saja manfaatnya?

Pemprov NTT melalui Diskop UKM memfasilitasi Penyuluhan Hukum UMKM NTT di Kota Kupang, bertujuan meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro.