KPK Tangkap Pengacara

Reaksi wajah Fredrich Yunadi saat dengarkan keterangan saksi. Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan dugaan korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi hadir dalam sidang lanjutan mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor. Dalam sidang itu, mantan pengacara Setya Novanto tersebut tertunduk saat mendengar kesaksian.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengajukan banding atas putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Langkah tersebut diambil setelah nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada KPK ditolak hakim.

Dilecehkan dengan rompi KPK, begini reaksi Fredrich mengeluh di depan hakim. Sidang lanjutan dengan terdakwa mantan kuasa hukum Setya Novanto tersebut mengagendakan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan Fredrich.

Klaim masih Peradi, Fredrich sebut banyak pengacara iri jarang diwawancara. Dia mengklaim mendapat honor Rp 400 miliar diduga melanggar kode etik. Tetapi rekannya yang mendapat honor 2 juta USD tidak dikenakan kode etik.

Fredrich Yunadi jalani sidang perdana di Tipikor. Dia diduga berupaya merintangi penyidikan dengan cara ikut mengatur skenario kecelakaan yang dialami Setya Novanto hingga masuk rumah sakit.

Pengacara Fredrich Yunadi mengakui telah mencabut permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menjelaskan mencabut permohonan tersebut lantaran dakwaan perkaranya hari ini sudah dibacakan oleh JPU KPK di Pengadilan Tipikor.

Sapriyanto menduga ini merupakan strategi KPK supaya praperadilan kliennya gugur, mengingat jangka waktu sidang pokok perkara Fredrich sendiri berjarak hanya tiga hari pada Kamis (8/1).

Tak hadiri praperadilan, KPK tantang Fredrich di sidang perkara pokok. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan telah ada yang ditugaskan KPK ke PN Jakarta Selatan menghadiri sidang tersebut. Menurutnya gugur atau tidaknya sidang praperadilan tersebut tidak tergantung pada KPK.

Pantauan merdeka.com, tim kuasa hukum dari Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa selaku penggugat telah hadir di lokasi sidang. Sementara, pihak tergugat yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum hadir.

Fredrich dijadwalkan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Setelah pelimpahan tahap dua ini, JPU akan menyusun dakwaan dan segera melimpahkan perkara ke pengadilan.

Febri menegaskan KPK memiliki cukup bukti menetapkan Fredrich sebagai tersangka dalam kasus ini.

Fredrich merasa heran, mengapa para penyidik di KPK tak juga memeriksa Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dalam perkara yang menjeratnya.

Kuasa hukum Fredrich tak mau polisikan pimpinan dan jubir KPK. Refa beralasan, kalau persoalan itu baru ia ketahui dari awak media. Selain itu juga, dirinya tidak mau mengurusi hal di luar dari proses hukum yang bersangkutan dengan pidana materiil seperti yang disangkakan KPK kepada kliennya itu.

"Pasal 112 KUHAP, kalau enggak hadir dipanggil sekali lagi. Kalau enggak hadir dipanggil lagi sekali lagi. Kalau ini ternyata nggak, dilakukan penangkapan," tegas kuasa hukum Fredrich.

Anggota Komite Pengawas Peradi, Kaspudin Noor menyampaikan pihaknya ingin berdiskusi dengan KPK soal permasalahan yang menjerat Fredrich.

Dalam balutan rompi tahanan, KPK kembali periksa Fredrich Yunadi. KPK kembali memeriksa tersangka Fredrich Yunadi terkait kasus skenario kecelakaan Setya Novanto. Mengenai pemeriksaannya ini, Fredrich enggan mengomentari dirinya diperiksa untuk siapa hari ini Rabu (17/1).

Ekspresi wajah Fredrich usai diperiksa KPK. Tersangka mantan kuasa hukum Setya Novanto terlihat dikerubungi wartawan usai menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan menghalangi proses penyidikan Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

Bahkan, pengacara yang menjadi viral akibat pernyataan 'bakpao' nya itu mempertanyakan eksistensi KPK sebagai aparat penegak hukum.

Dia menilai pihak KPK tidak memiliki bukti apa-apa terkait penangkapannya. Menurutnya, penyidik KPK berbohong terkait kejadian kecelakaan Novanto saat itu.

"Peradi menyayangkan tidak adanya komunikasi atau koordinasi KPK kepada Peradi seperti yang dilakukan Polri selama ini," kata Wasekjen DPN Peradi, Rivai Kusumangera