KPK Tangkap Kalapas Sukamiskin

Terpidana Deddy telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap satu unit mobil.

Ali menegaskan, apapun alasannya, pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud dan tujuan tertentu adalah perbuatan tercela. Termasuk pemberian mobil dari Fahmi kepada Wahid Husein yang saat itu merupakan Kalapas Sukamiskin.

Alasan sunat masa tahanan diberikan, sebab Fahmi dinilai tidak memiliki niat jahat atau keuntungan, usai memberikan satu unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam dengan seharga Rp 427 juta yang diterima Wahid Husen, selaku kepala lapas Sukamiskin saat itu.

Rahadian divonis 1,5 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam kasus yang baru disidangkan ini, Wahid Husen diduga menerima suap mobil Mitsubishi Pajero seharga Rp517 juta dari bos PT Glori Karsa Abadi, Radian Azhar, yang juga ditetapkan sebagai terdakwa dalam sidang terpisah. Saat ini, dia juga sedang menjalani pidana penjara 8 tahun penjara dalam kasus serupa.

Deddy dijerat tersangka kasus dugaan suap perizinan di Lapas Sukamiskin karena diduga menerima imbalan dari terpidana kasus Alkes Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Deddy diduga menerima mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016.

Rahadian dijerat dalan kasus dugaan suap terkait pemberian fasilitas dan perizinan keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin.

Sebagai informasi, RA adalah seorang direktur utama PT Glori Karsa Abadi, dan DH adalah mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin 2016-2018.

Bersama Deddy, KPK juga menahan tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar.

Deddy dijerat tersangka kasus dugaan suap perizinan di Lapas Sukamiskin karena diduga menerima imbalan dari terpidana kasus Alkes Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Deddy diduga menerima mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik menelisik dugaan pemberian mobil Toyota Kijang Innova Reborn G Luxury yang diduga diberikan oleh Wawan.

Abdul Aris akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap terkait pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Kedua saksi yang dipanggil adalah pegawai honorer Bapenda Tangerang Selatan bagian pelayanan Isti Milawati dan seorang supir bernama Izack Tuhumury.

Periksa Dokter RS Rosela, KPK Konfirmasi Aturan Napi Keluar Berobat. Plh Kepala Biro Humas, Chrystelina G Sitompul mengatakan, keterangan saksi untuk mengetahui aturan yang harus dipenuhi narapidana sebelum berobat ke luar Lapas.

KPK Kembali Jerat Eks Kalapas Sukamiskin dan Tubagus Chaeri Wardana. Penetapan tersangka terhadap mereka merupakan pengembangan perkara kasus suap yang sama yang lebih dahulu menjerat Wahid Husein. Kasus tersebut bermula dari OTT terhadap Wahid Husein.

Keempat terpidana tersebut yakni mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, Fahmi Darmawansyah, Hendri Saputra, dan Andri Rahmat.

Mantan kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim pada persidangan pekan lalu. Meski takkan mengajukan banding, tim kuasa hukum tetap berupaya agar kliennya tidak dikurung di Lapas Sukamiskin.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan terdakwa penerima suap dari narapidana lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin, Wahid Husen divonis 8 tahun penjara. Mantan Kepala Lapas Sukamiskin itu juga dijatuhi denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan.

Vonis yang diterima suami Inneke Koesherawati itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Fahmi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atau subsidair 6 bulan kurungan.

Mantan Kalapas Sukamiskin Dituntut 9 Tahun Penjara. Wahid Husen dinilai melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.