Korupsi Bansos Covid-19

PSI mengharapkan Pasar Jaya atau SKPD terkait memberikan penjelasan mengenai temuan beras rusak tersebut. Sehingga dapat terklarifikasi terkait dugaan 1.000 ton beras rusak di gudang sewaan Perumda Pasar Jaya benar merupakan bagian dari paket bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020 atau tidak.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. KPK terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI tersebut.

"Bayangkan, dana untuk rakyat yang sangat membutuhkan malah masuk ke kantong sendiri. Aparat hukum, terutama KPK, harus segera bergerak. Mereka yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya," kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo.

Dinas Sosial DKI menunggu hasil penelusuran lebih lanjut terkait kepemilikan beras bansos tersebut.

Matheus Joko Santoso adalah terpidana perkara korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) dan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 atau anak buah mantan menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Orang kepercayaan eks Mensos Juliari Batubara ini menjadi terpidana kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 di Kemensos.

Kejaksaan menetapkan tiga tersangka korupsi dana Covid-19. Salah satunya Sekda Flores Timur.

Juliari Batubara telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada hari Rabu (22/9) untuk jalani hukuman 12 tahun penjara ditambah dengan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tersebut denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Ali menyebut, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) telah mengakomodir seluruh uraian analisa yuridis pembuktian sebagaimana berkas tuntutan tim jaksa penuntut umum.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Matheus Joko divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara ini sama seperti tuntutan tujuh tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider enam bulan kurungan dari jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua mantan anak buah Juliari Peter Batubara itu akan menghadapi vonis kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kemensos.

"Saya Hengky Kurniawan, sekarang sebagai Plt. Bupati Bandung Barat yang mulia," kata Hengky

Dalam putusan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada Senin (23/8), majelis hakim menyebutkan hampir seluruh perusahaan penyedia bantuan sosial berupa sembako dalam penanganan COVID-19 di Kemensos tidak memenuhi kualifikasi dan tidak layak menjadi vendor.

Oleh sebab itu, dia berharap apabila Juliari memutuskan untuk ajukan naik banding. Mestinya majelis hakim pada tingkat banding maupun kasasi haruslah mengkoreksi seluruh putusan sehingga bisa menjatuhkan vonis yang lebih berat selama 20 tahun atau seumur hidup.

Selain itu, hakim melanjutkan, Juliari selama persidangan yang berjalan empat bulan ini selalu hadir dan tertib. Dia dinilai kooperatif tanpa bertingkah dengan membuat berbagai alasan yang menghambat jalannya persidangan.

"Kami menggunakan waktu untuk mempelajari putusan dalam 7 hari," kata jaksa.

Sebagai langkah untuk melindungi hak bagi masyarakat tidak memilih pejabat publik yang pernah berprilaku koruptif dan berikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman kepada Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan pidana penjara 11 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan, atas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Saat sidang pleidoi, Juliari menyatakan ingin dibebaskan karena merasa sangat menderita.