Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU Bea Meterai. Kesepakatan tersebut diambil dalam keputusan rapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan menuturkan, fenomena ini merupakan yang pertama kalinya sejak krisis tahun 1998. Dia bilang, suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut.

Doni Primanto Joewono telah diputuskan oleh Komisi XI DPR RI untuk meneruskan posisi Erwin Rijanto sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih. Doni akan duduk di posisi tersebut sampai 5 tahun mendatang, yakni pada periode 2020-2025.

Raker Bareng DPR, Menaker Bahas Nasib Pekerja Terimbas CoronaRapat tersebut membahas perlindungan pemerintah terhadap ketahanan struktur ketenagakerjaan saat pandemi Covid-19 dan langkah strategis pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan pada tahun 2021 pada proyek strategis nasional dan UMKM.

Skema penempatan dana pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 segera bergulir. Dari beleid tersebut, pemerintah memutuskan untuk menempatkan dana senilai Rp30 triliun di empat himpunan bank milik negara (Himbara).

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun meminta Kementerian Keuangan bersama OJK, BI, dan LPS untuk duduk bersama menyajikan skema terbaik untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Ini sekaligus untuk menimbulkan pola sense of crisis dalam menghadapi memburuknya perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih produktif dalam menghasilkan berbagai temuan penyelewengan anggaran di Tanah Air. Sebagai instrumen pengawasan pengelolaan keuangan negara, menurutnya BPK bisa berhasil apabila penyimpangan keuangan negara berkurang.

Berikutnya, besaran pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) secara rinci untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) senilai Rp2,281 triliun dan dukungan manajemen senilai Rp2,996 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eriko Sotarduga menyoroti tiga rencana kerja Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di 2021. Salah satunya adalah mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang menjadi rencana jangka panjang pemerintah.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puteri Anetta Komarudin mengingatkan kepada pemerintah agar tidak fokus pada pemulihan serta pertumbuhan ekonomi di 2021 mendatang. Menurutnya, hal lain juga harus diarahkan adalah bagaimana agar Indonesia dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar fokus pada penciptaan lapangan kerja di tengah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mengingat pandemi Covid-19 ini berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran serta konsumsi daya beli masyarakat Indonesia terjadi penurunan.

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Amir Uskara meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan utang luar negeri (ULN). Mengingat, saat ini pertumbuhan ULN pemerintah masih tumbuh positif meskipun berada di angka yang rendah.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati menilai, kebijakan new normal atau kenormalan baru belum semestinya diberlakukan oleh pemerintah. Sebab, jumlah pertambahan kasus corona masih cukup tinggi.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah mempercepat pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP). Hal itu diperlukan untuk menjamin perlindungan bagi pemegang polis serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan meminta kepada Kementerian Keuangan tidak menunda transfer dana alokasi umum (DAU) ke 380 pemerintah daerah (Pemda). Sebab, penundaan alokasi tersebut akan menghambat program-program yang telah disusun sekaligus mengganggu kinerja keuangan daerah.

Jika pemerintah belum bisa menentukan prediksi pemulihan ekonomi, dunia usaha pun bakal menghadapi kesulitan menentukan level krisis.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marwan Cik Asan mengkritik rencana pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebab, menurut dia anggaran yang digunakan untuk pemindahan ibu kota terbilang terlalu besar.

Komisi IX DPR dan OJK Rapat Terkait Pembenahan Jiwasraya. Selain Jiwasraya, Komisi XI dan OJK juga membahas pengawasan industri jasa keuangan, termasuk permasalahan pokok Jiwasraya dan asuransi lainnya, seperti Bumiputera, Asabri, Bank Muamalat dan Taspen.