Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi XI DPR Setujui Pagu Indikatif Anggaran Bappenas, BPS dan LKPP

Komisi XI DPR Setujui Pagu Indikatif Anggaran Bappenas, BPS dan LKPP dpr. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pagu indikatif sejumlah mitra kerja untuk tahun 2021. Di antaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp1,509 triliun, pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp5,278 triliun, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp192,6 miliar.

"Besaran pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas tersebut ditujukan untuk program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp760,4 miliar dan dukungan manajemen sebesar Rp749,1 miliar," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Jakarta, Kamis (25/6).

Berdasarkan sumber dana, pagu indikatif tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp1,380 triliun, pinjaman sebesar Rp82,430 miliar, dan dana hibah sebesar Rp46,590 miliar

Berikutnya, besaran pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) secara rinci untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) senilai Rp2,281 triliun dan dukungan manajemen senilai Rp2,996 triliun. Sedangkan berdasarkan sumber dananya, berasal dari rupiah murni sebesar Rp5,255 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp23,4 miliar.

LKPP

Sementara, pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2021 diperuntukkan bagi pengadaan barang dan jasa nasional senilai Rp82,5 miliar dan dukungan manajemen senilai Rp110,1 miliar. Angaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari rupiah murni, tanpa adanya sumber lain.

"Komisi XI DPR RI mendukung usulan dana tambahan anggaran pagu indikatif LKPP Tahun 2021 untuk mewujudkan transformasi pengadaan barang dan jasa. Terkait BPS, Komisi XI merekomendasikan peninjauan ulang sesuai kebutuhan mengenai rencana pemotongan anggaran Sensus Penduduk 2020," pungkas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024

Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024

Keputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
PP Jatim Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPD pada Sirekap KPU

PP Jatim Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPD pada Sirekap KPU

Dugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya