Kolom Didik Supriyanto

Tindakan melebihi kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan menurut dia malah bisa membuat celaka banyak orang, dan itu harus dihindari.

Akhir dari KPK vs Polri, misi pemberantasan korupsi dikalahkan. Jokowi menjadi penangungjawab tunggal.

Reputasi Jokowi jatuh dibelit kisruh Polri vs KPK, remuk oleh isu hukuman mati.

Setelah putusan praperadilan, Jokowi masih bisa berkelit tak melantik Budi Gunawan?

Pengaruh Hendropriyono kian kuat. Hubungan Hendro-Mega di masa lalu jadi penentu.

Pilkada gabungan bisa tekan biaya tinggi dan hindari konflik. Pemerintah daerah pun akan solid.

Jika pilkada langsung bertentangan dengan Pancasila, jangan ajarkan anak-anak milih ketua kelas dengan voting.

Sejak mau jadi calon presiden hingga akan jadi mantan presiden, SBY gunakan citra diri sebagai basis berpolitik.

Materi gugatan hasil pemilu Prabowo-Hatta amburadul. Kuasa hukum hanya jual abab.

SBY tahu ada petinggi TNI tidak netral. SBY mengeluh ada menteri yang tidak kerja.

Dulu MK merebut kewenangan menyelesaikan sengketa pilkada. Setelah kewalahan, kini dikembalikan lagi ke MA.

Pembunuh Udin tak ketemu, pemilik televisi terus intervensi, eh Ketua PWI tertahan di Imigrasi AS.

Tidak ada pewarisan nilai-nilai politik. Pada akhir masa kerja tetap larut dalam perebutan kekuasaan.

Uraiannya jelas, susunan katanya tidak membingungkan. Singkat kata, enak dibaca, meski kadang menipu.

Dinasti politik Atut akan runtuh. Tetapi dinasti lain bersiap mengambil alih.

Bagi Indonesia, pengembangan sebuah masyarakat antikorupsi lewat pendidikan secara luas, adalah tugas terpenting.

Wiranto dan Hary Tanoe tak hendak membangkitkan kembali Cendana, tetapi kejayaan diri sendiri.

Menteri Nuh mengetahui pemutusan sentralisasi pencetakan soal UN. Mundur jalan terbaik.

Bersatunya kepentingan SBY dengan para penjilat membuat kongres super lancar.

Senasib tapi tak sepenanggungan. Sambil menunggu random sampling KPK, ikut bermain politik saja.