klb demokrat

NasDem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS bukan perseorangan saja. Maka itu upaya hukum terhadap Demokrat merupakan hal yang biasa tanpa perlu dikhawatirkan.

AHY mengatakan langkah Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang tidak mencerminkan sikap kesatria. Bahkan, kata AHY, pernyataan itu dikemukakan banyak seniornya di TNI yang juga senior KSP Moeldoko.

Sebab, PK tersebut diajukan sehari setelah Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Gugatan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko tidak akan berhenti melakukan upaya pengambilalihan kekuasaan Demokrat. AHY mendapatkan peringatan itu dari senior-senior di TNI.

Juru Bicara kubu KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad mengatakan, perkara dengan nomor 150/G/2021/PTUN-JKT itu hanya tidak dapat diterima alias niet ontvankelijke verklaard atau N.O. Sehingga kubu Moeldoko masih mengupayakan proses hukum di pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Gugatan yang ditolak tersebut adalah nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT.

Kemenkum HAM diharapkan dapat mempelajari dan menggunakan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Partai Demokrat untuk menghadapi sidang uji materiil AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung.

Partai Demokrat mengajukan permohonan menjadi pihak terkait dalam gugatan kubu Moeldoko yang diwakili Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Agung. Sebab yang menjadi objek gugatan merupakan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai, cara pikir hukum gugatan kubu Moeldoko terhadap AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung bersifat totalitarian ala pimpinan Nazi, Hitler.

Menurut Yusril, tudingan dari kubu AHY sangat tidak substansial terkait kasus yang sedang ditanganinya.

Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Jokowi membuat keputusan, yaitu tidak disahkannya kubu Moeldoko.

"Memang tadi ada pemasangan atribut-atribut, sekarang petugas sedang menurunkan atribut-atribut itu, dengan harapan agar tidak mengundang dari pihak lawan," ucap Kabag Ops Polres Tangsel AKP Edi Purwanto.

Menurut politisi senior Partai Demokrat ini, gugatan Kubu Moeldoko ini tidak memiliki pijakan hukum. Hal ini sangat beralasan sebab dari semua upaya hukum yang telah ditempuh sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan penolakannya.

Dia mengatakan, Demokrat akan mensomasi para pihak yang membuat pernyataan yang sangat menyesatkan tersebut dan jika tidak dilakukan maka pihaknya akan mengambil langkah hukum atas pernyataan yang manipulatif dan menyesatkan tersebut.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait aktivitas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar 12 orang kader Demokrat termasuk Jhoni Allen, Marzuki Alie dan Darmizal.

Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden, justru menggugat pembantu Presiden yang lain.

Kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, atau kubu Moeldoko mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengesahkan hasil KLB. Gugatan itu didaftarkan pada Jumat (25/6).

"Jangan mengaku korban fitnah, tapi kerjanya mengumbar fitnah terus ke Partai Demokrat dan jajaran kami," tegas Herzaky

Empat kekalahan KLB Deli Serdang yakni permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus.

Gugatan itu digugurkan oleh majelis hakim, karena kelompok KLB selaku penggugat serta kuasa hukumnya tidak hadir tiga kali berturut-turut dalam persidangan.