Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pembangunan pabrik minyak makan merah (Red Palm Oil/RPO) hanya boleh dibuat melalui koperasi. Sedangkan industri bisa tetap fokus pada mengolah minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO).

Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap ekspor nasional dinilai masih minim, padahal UKM menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Berbagai faktor menjadi biang keladi sulitnya UKM Tanah Air menembus pasar dunia.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan, pihaknya tengah menangani 8 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) besar yang bermasalah. Dia mencatat, total nilai kerugian masyarakat yang ditimbulkan mencapai Rp26 triliun.

Oleh karena itu, KemenkopUKM terus berkomitmen menambah jumlah usaha kecil dan menengah, agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024, dengan dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru.

Pemerintah mempersiapkan opsi jangka panjang dalam penanganan koperasi bermasalah. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan langkah ini guna mengantisipasi adanya pelanggaran lebih lanjut yang dilakukan koperasi.

Menteri Teten memandang, dalam mengatasi 8 koperasi bermasalah, perlu campur tangan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. Khususnya dalam melaksanakan penegakan hukum yang berlangsung.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, KemenKopUKM bersama pemerintah sangat fokus terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan peternak susu sapi perah Indonesia.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp147,65 triliun hingga 2 Juni 2022. Realisasi penyaluran KUR Tahun 2022 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebesar 39,57 persen diberikan kepada 3.177.993 debitur.

Menurut study National Business Incubation Association (NBIA) tahun 2010 yang dilakukan terhadap inkubator bisnis terbaik di Amerika, perusahaan yang berhasil meningkatkan bisnisnya adalah yang didampingi dalam melakukan pengembangan bisnis.

Ahmad menjelaskan, banyak penawaran pinjaman melalui SMS maupun pesan WhatsApp mengatasnamakan koperasi simpan pinjam (KSP). Jika, tiba-tiba mendapatkan tawaran dan bukan merupakan anggota dari koperasi tersebut, lebih baik diabaikan saja.

Dalam acara puncak pameran dan temu bisnis ini dihadiri oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, Walikota, Direktur Utama Bank seluruh Indonesia, untuk meyakinkan bahwa produk-produk UMKM telah mampu bersaing dan memiliki kualitas yang baik, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Untuk meningkatkan rasio kewirausahaan, Kemenkop UKM bersama stakeholders terkait terus menggalakkan program kewirausahaan. Khususnya, terhadap para generasi milenial.

Bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia dan Pemda NTB, akan ada 1.256 UKM yang akan tampil di ajang MotoGP Mandalika.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah terus mengikuti perkembangan proses hukum kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Perkembangan terbaru Bareskrim Polri telah menahan sejumlah mantan pengurus KSP Indosurya Cipta.

Dengan pengawasan dibebankan kepada anggota, seharusnya penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di koperasi itu dilakukan antara anggota dan pengurus koperasi. Skemanya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai sarana keterbukaan antara pengurus dan anggota koperasi.

Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah yang dibentuk Kementerian Koperasi dan UKM menyambangi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) di Bogor, Jawa Barat. Salah satu tujuannya melaksanakan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Niaga.

Saat ini masih ada koperasi bermasalah belum memenuhi harapan anggota koperasi, belum ada kejelasan mengenai hak-hak anggota oleh pengurus koperasi.

Sejak pandemi covid-19, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat 8 koperasi bermasalah yang saat ini dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian pasca putusan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).